Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
TERSANGKA dugaan tindak pidana korupsi Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso ditengarai membuat nota kesepahaman dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban untuk mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal sebesar 60%+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong.
Baca juga: Pergulatan Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran Untungkan Anies-Cak Imin
Pengamat Politik, Igor Dirgantara menilai kehadiran pakta tersebut telah mencederai netralitas Pilpres 2024. Kubu Ganjar dinilai seperti memercik air terhadap diri sendiri atas dugaan kasus tersebut.
"Itu namanya lempar batu sembunyi tangan atau menepuk air di dulang, tapi terciprat mukanya sendiri. Menuduh yang lain enggak netral tapi dia sendiri curang," kata Igor saat dihubungi, Rabu (15/11).
Igor mengatakan, Ganjar sudah merusak dan mencederai netralitas Pilpres. Bahkan, isu yang menyerang pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpatahkan dengan adanya pakta integritas tersebut. "Itu sama saja Ganjar telah mencederai netralitas Pilpres 2024 mendatang," ucap Igor lewat keterangan yang diterima, Kamis (16/11).
Baca juga: Kemendagri Mengaku tidak Tahu soal Pakta Integritas Pj untuk Menangkan Ganjar
Dia menuturkan, Ganjar tidak memiliki komitmen kuat untuk menciptakan Pilpres yang jujur dan adil. Ganjar dinilai tidak memiliki integritas yang tinggi untuk menjaga demokrasi yang adil.
"Ini juga merupakan bentuk tidak adanya komitmen dalam menciptakan ciptakan Pemilu yang jujur dan adil," papar Igor.
Baca juga: Penyalahgunaan Kewenangan Pj Kepala Daerah Berpotensi Konflik Kepentingan
Menurut dia adanya pakta integritas tersebut, membuktikan Ganjar yang tidak bisa menjaga netralitas Pemilu 2024. Prabowo yang difitnah merusak demokrasi nyatanya Ganjar sendiri merusak Pilpres dengan adanya pakta integritas tersebut.
"Dari kasus ini menandakan bahwa justru pasangan Prabowo-Gibran lah yang paling menjaga komitmen dan netralitas serta menjunjung pemilu yang bersih, jujur dan adil," pungkasnya.
Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengatakan tak pernah meminta Penjabat Bupati Sorong untuk menandatangani pakta integritas yang salah satu poinnya berupa komitmen mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden. (Ant/P-3)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Sebanyak enam orang ditangkap dalam operasi tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Medan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved