Kesewenang-wenangan Pemilu Harus Dilawan

MESKI semua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah menyuarakan aspirasi agar pemilihan umum (pemilu) berjalan secara jujur, implementasinya di lapangan disangsikan oleh sejumlah pihak.

Terlebih, Presiden Joko Widodo sudah menunjukkan ketidaknetralannya karena condong mendukung salah satu pasangan tertentu, yakni Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulungnya, yakni Gibran Rakabuming Raka.

"Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa pemilu ini akan berjalan dengan baik kalau kemudian salah satu pasangan calon itu bahkan di-endorse oleh Presiden sendiri?" kata pengamat politik senior, Ikrar Nusa Bhakti, kepada Media Indonesia, Rabu (15/11).

Baca juga: Bawaslu Dalami Pakta Integritas Pj Bupati Sorong untuk Menangkan Ganjar

Salah satu fenomena yang disorotinya adalah dugaan pengerahan aparat dalam pemasangan baliho pasangan Prabowo-Gibran di Jawa Timur. Sementara di daerah lain, terjadi fenomena pencopotan baliho pasangan capres-cawapres lainnya. Ikrar mengingatkan, Presiden memiliki executive order sampai hari H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Di samping itu, hanya ada tiga institusi yang memiliki jaringan sampai ke semua wilayah, yakni birokrasi pemerintahan melalui Kementerian Dalam Negeri, TNI sampai ke tingkat Babinsa, dan Polri sampai ke tingkat Bhabinkamtibmas. Ikrar mengajak semua pihak untuk berani melawan kesewenang-wenangan dalam kontestasi Pemilu 2024, terutama yang dilakukan aparat.

Baca juga: Kemendagri Mengaku tidak Tahu soal Pakta Integritas Pj untuk Menangkan Ganjar

"Hanya ada satu kata, 'Lawan!' Lawan kesewenang-wenangan," ujarnya.

Ikrar sendiri menyayangkan konsolidasi demokrasi yang sudah berjalan selama 25 tahun sejak Reformasi harus terganjal dengan dinamika politik di Tanah Air belakangan. Padahal, ia melanjutkan, Indonesia tinggal selangkah lagi menuju mature democracy yang lebih substansial.

Sayangnya, Jokowi yang tidak pernah ikut dalam gerakan Reformasi politik justru menggunakan kesempatannya sebagai Presiden untuk menjadikan Indonesia terasa seperti kerajaan.

Berkaca dari sambutan capres-cawapres usai pengundian nomor urut di Kantor KPU RI, Selasa (14/11) malam, Ikrar menyebut tiap pasangan menyampaikan pesan yang berbeda. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, misalnya, mengharapkan gelaran Pemilu Presiden 2024 dapat berjalan seperti pertandingan sepak bola yang dinikmati semua orang.

"Prabowo kan cuma bicara mengenai bahwa ini negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, terus kemudian saya (Prabowo)sepakat dengan pasangan calon nomor satu," sambungnya.

Adapun sambutan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dinilai paling keras karena menyinggung bahwa demokrasi tidak sedang baik-baik saja. Sebab, iklim demokrasi tersebut turut dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat. (Tri/Z-7)