JK Sebut Kepemimpinan Jokowi Bagus di Periode Pertama, Menurun di Periode Kedua

Demokrasi di Balik Simbol

Tulisan ini menelusuri dinamika politik Indonesia melalui lensa tiga filsuf Islam: Al-Farabi, Ibn Khaldun, dan Ali Shariati.

8 Dekade Demokrasi Berjalan, Hubungan Partai Politik dan Konstituen Semakin Memburuk

MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk. 

Pragmatisme Partai Politik Ancam Demokrasi

Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.

Pakar Hukum Tata Negara Soroti Wacana Pembentukan PPHN

PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.

Politik Jalan Tengah

Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.

Puan Singung Negara Konoha, Indonesia Gelap, dan Bendera One Piece di Sidang Tahunan MPR

KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR 

Silfester Matutina Terpidana Paling Istimewa

Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?

Gerakan Nasional Cinta Masjid Diluncurkan, Kalla Ajak Umat Sedekah Kecil Tapi Berdampak Besar

Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.

Polemik 4 Pulau Aceh harus Jadi Pembelajaran dalam Mengambil Kebijakan

Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.

JK: Polemik 4 Pulau Jadi Pelajaran Penting bagi Pemerintah Mengambil Kebijakan

Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh

JK: 4 Pulau yang Disengketakan Milik Aceh, Sesuai UU Nomor 24 Tahun 1956

JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.

Menkum Sebut Bola Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut di Kemendagri

JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.

Paradoks Buku Indonesia, Tanggapan untuk Willy Aditya

80 Tahun Kemerdekaan, Kemandirian Pertahanan di Pulau Besar

10 Kabupaten Terbaik dan 10 Kota Terbaik Dekade Ini

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia