JK Sebut Kepemimpinan Jokowi Bagus di Periode Pertama, Menurun di Periode Kedua

Guntur Hamzah Ajak Penguatan Bangunan Hukum dan Demokrasi Indonesia

Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.

Guru Besar UGM: Demokrasi Tidak Berhenti dengan Pemilu

Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru. 

Rampai Nusantara: Hak Politik Jokowi Dilindungi Undang-Undang

KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.

Agenda Membangun Kualitas Demokrasi Indonesia

Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

PPP Lirik Pemodal Besar Jadi Ketum, Pakar: Merusak Demokrasi Internal

PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.

Pemilu Pusat daan Daerah Digelar Serentak Rugikan Kualitas Demokrasi

"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."

Polemik 4 Pulau Aceh harus Jadi Pembelajaran dalam Mengambil Kebijakan

Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.

JK: Polemik 4 Pulau Jadi Pelajaran Penting bagi Pemerintah Mengambil Kebijakan

Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh

JK: 4 Pulau yang Disengketakan Milik Aceh, Sesuai UU Nomor 24 Tahun 1956

JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.

Menkum Sebut Bola Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut di Kemendagri

JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.

JK Tegaskan Penetapan 4 Pulau Aceh untuk Sumut Cacat Formil, Ini Alasannya

Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.

Jusuf Kalla Singgung Krisis Lapangan Kerja yang Lahirkan Premanisme

JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.

Pembelajaran Berbasis Inkuiri

Guru Besar dan Olahraga Berdampak: Dari Riset Strategis dan Sinergi Akademik di Era Transformasi Pendidikan

Ancaman Pelanggaran HAM di Balik Personalisasi Konten Berbasis AI

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting