JK Sebut Kepemimpinan Jokowi Bagus di Periode Pertama, Menurun di Periode Kedua

Pelindungan Masyarakat Adat Pengaruhi Kualitas Demokrasi

Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun

Banyak Mahasiswa Gugat UU TNI, MK: Tanda Anak Muda Peduli Hukum dan Demokrasi

Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat. 

Guntur Hamzah Ajak Penguatan Bangunan Hukum dan Demokrasi Indonesia

Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.

Guru Besar UGM: Demokrasi Tidak Berhenti dengan Pemilu

Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru. 

Rampai Nusantara: Hak Politik Jokowi Dilindungi Undang-Undang

KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.

Agenda Membangun Kualitas Demokrasi Indonesia

Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Gerakan Nasional Cinta Masjid Diluncurkan, Kalla Ajak Umat Sedekah Kecil Tapi Berdampak Besar

Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.

Polemik 4 Pulau Aceh harus Jadi Pembelajaran dalam Mengambil Kebijakan

Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.

JK: Polemik 4 Pulau Jadi Pelajaran Penting bagi Pemerintah Mengambil Kebijakan

Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh

JK: 4 Pulau yang Disengketakan Milik Aceh, Sesuai UU Nomor 24 Tahun 1956

JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.

Menkum Sebut Bola Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut di Kemendagri

JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.

JK Tegaskan Penetapan 4 Pulau Aceh untuk Sumut Cacat Formil, Ini Alasannya

Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia