JK Sebut Kepemimpinan Jokowi Bagus di Periode Pertama, Menurun di Periode Kedua

IPK 2025 Turun, Pukat UGM Soroti Lemahnya Penegakan Hukum

IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.

Indeks Integritas Parpol: Keuangan Partai Masih Kurang Transparan, Pakar Usulkan Reformasi

Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.

Legislator NasDem Sebut Literasi dan Berpikir Kritis adalah Fondasi Demokrasi Sehat

ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.

2 Warga Gugat Syarat Partai Politik untuk Calon DPR-DPRD ke Mahkamah Konstitusi

Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

Politik Uang di Era Digitalisasi Transaksi Keuangan: Tantangan Sistemis dan Solusi Komprehensif untuk Pemilu yang Adil di Indonesia

POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.

Jangan Alihkan Isu di Bawah Kementerian, Polri Harus Fokus Diperbaiki Kinerja dan Pelayanannya

Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.

Ogah Masuk Gorong-Gorong, Pramono: Kerja Pakai Pikiran, bukan Pencitraan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dirinya tidak berniat masuk ke gorong-gorong saat mengikuti kerja bakti massal di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2).

Tanggapan Jusuf Kalla, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo tentang Kemunduran Demokrasi

MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi

Kata JK Bedanya Penanganan Tsunami 2004 dengan Banjir Sumatra 2025

WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menceritakan perbedaan penanganan tsunami Aceh pada 2004 silam dengan banjir yang melanda Sumatra pada tahun ini.  

Soal Bantuan Asing untuk Aceh, JK Ingatkan Kemanusiaan Melampaui Batas Wilayah

Jusuf Kalla menegaskan bantuan asing ke Aceh diperbolehkan selama untuk kemanusiaan dan terkoordinasi. PMI fokus pada logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.

JK Usul Kayu Banjir Sumatra Dimanfaatkan untuk Perumahan dan Kebutuhan Warga

Jusuf Kalla menekankan pentingnya penanganan cepat dampak banjir, khususnya penumpukan kayu di sungai, serta mendorong pemanfaatan kayu bernilai guna untuk membantu masyarakat

JK Meminta Lautan Kayu Pascabanjir Harus Selesai Bulan Depan

KETUA Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta agar permasalahan lautan kayu dari banjir Sumatra untuk segera diselesaikan. Kayu yang memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan.

Ramadan: Madrasah Penyucian Jiwa dan Rekonstruksi Peradaban

Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Humility is Endless: Etika Kepemimpinan yang Sering Hilang dalam Politik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia