Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) tidak khawatir dengan penilaian miring publik terkait masifnya baliho pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di beberapa daerah. Juru bicara KIM Herman Khaeron mengatakan dibutuhkan gerak masif agar visi dan misi calon presiden bisa sampai kepada publik.
"Tentu saja perlu gerak yang masif agar publik tahu dan mengenal apa yang mau dilakukan calon pemimpinnya.
Semakin masif tentu semakin baik, agar tersosialisasi kepada masyarakat," ujarnya, Jumat (10/11).
Baca juga: Tudingan Serius, Bawaslu Minta Dugaan Pengerahan Aparat Pasang Baliho Dibuktikan
Dalam menerapkan kampanye khususnya pemasangan baliho KIM tidak memiliki aturan khusus namun semua relawan harus mentaati aturan PKPU yang mengatur tentang pemasangan atribut.
"Tidak ada semua bebas bebas saja. Hanya saja tetap mematuhi aturan berdasar UU Pemilu," ungkapnya.
Baca juga: Baliho Dipasang Jam Dua Dini Hari
Dia pun menerangkan terkait baliho di Jawa Timur hal itu merupakan gerakan dari relawan sehingga sulit untuk membendungnya. Terkait dengan kemungkinan mendapat pengawalan dari anggota polri saat memasang baliho agar tidak terjadi bentrok, tidak seharusnya.
"Tidak ada (harus dikawal polri). Yang di Jawa Timur itu kan sebetulnya kebanyakan relawan yang sedang semangat-semangatnya. Dan pemasangan juga bisa di mana saja seperti tempat privat. Tapi tetap saja ada panduan aturan," tukasnya.
Sebelumnya publik mengkritisi masifnya pemasangan baliho Prabowo-Gibran di sejumlah daerah. Pemasangan baliho ini disebut melibatkan aparat Polri yang menerima instruksi langsung dari atasannya. Instruksi ini bersifat wajib untuk dilakukan di sejumlah titik khususnya di Jawa Timur. (Sru/Z-7)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
PENERTIBAN baliho dan papan reklame ilegal yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam di sejumlah titik utama kota mendapatkan sambutan positif dari masyarakat.
Dari kegiatan tersebut, Satpol PP berhasil menertibkan sebanyak 1 buah baliho, 50 buah pamflet, 49 buah banner, 10 buah spanduk, 3 buah umbul-umbul dan 8 buah papan nama.
Pria asal Kediri itu menegaskan bahwa dirinya tidak mau menari diatas masalah Pasangan Calon (Paslon) yang lain.
KETUA Umum (Ketum) Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menyampaikan permintaan maaf atas pemasangan spanduk bertuliskan Terima Kasih Joko Widodo (Jokowi).
BALIHO calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta 2024, Ridwan Kamil dan Suswono (Rido), jadi sasaran vandalisme.
Larangan pemajangan iklan rokok dalam di tempat umum pukul industri periklanan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved