Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI Indonesia Maju (KIM) tidak khawatir dengan penilaian miring publik terkait masifnya baliho pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di beberapa daerah. Juru bicara KIM Herman Khaeron mengatakan dibutuhkan gerak masif agar visi dan misi calon presiden bisa sampai kepada publik.
"Tentu saja perlu gerak yang masif agar publik tahu dan mengenal apa yang mau dilakukan calon pemimpinnya.
Semakin masif tentu semakin baik, agar tersosialisasi kepada masyarakat," ujarnya, Jumat (10/11).
Baca juga: Tudingan Serius, Bawaslu Minta Dugaan Pengerahan Aparat Pasang Baliho Dibuktikan
Dalam menerapkan kampanye khususnya pemasangan baliho KIM tidak memiliki aturan khusus namun semua relawan harus mentaati aturan PKPU yang mengatur tentang pemasangan atribut.
"Tidak ada semua bebas bebas saja. Hanya saja tetap mematuhi aturan berdasar UU Pemilu," ungkapnya.
Baca juga: Baliho Dipasang Jam Dua Dini Hari
Dia pun menerangkan terkait baliho di Jawa Timur hal itu merupakan gerakan dari relawan sehingga sulit untuk membendungnya. Terkait dengan kemungkinan mendapat pengawalan dari anggota polri saat memasang baliho agar tidak terjadi bentrok, tidak seharusnya.
"Tidak ada (harus dikawal polri). Yang di Jawa Timur itu kan sebetulnya kebanyakan relawan yang sedang semangat-semangatnya. Dan pemasangan juga bisa di mana saja seperti tempat privat. Tapi tetap saja ada panduan aturan," tukasnya.
Sebelumnya publik mengkritisi masifnya pemasangan baliho Prabowo-Gibran di sejumlah daerah. Pemasangan baliho ini disebut melibatkan aparat Polri yang menerima instruksi langsung dari atasannya. Instruksi ini bersifat wajib untuk dilakukan di sejumlah titik khususnya di Jawa Timur. (Sru/Z-7)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Abraham Shield merupakan sebuah rencana politik-keamanan yang digagas Coalition for Regional Security, kelompok pro-Israel yang menyoroti dinamika keamanan di Timur Tengah.
SEBUAH baliho raksasa milik organisasi Abraham Shield di Israel menjadi perhatian publik Indonesia setelah menampilkan foto Presiden RI Prabowo Subianto bersama sejumlah pemimpin dunia
Baliho yang viral bukan bagian dari kebijakan resmi pemerintah mana pun.
Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel mengakui negara Palestina.
Baliho tersebut ramai diperbincangkan di media sosial karena disebut-sebut sebagai bagian dari dukungan terhadap Proposal 21 Poin pascaserangan Israel di Jalur Gaza.
PENERTIBAN baliho dan papan reklame ilegal yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam di sejumlah titik utama kota mendapatkan sambutan positif dari masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved