Viral Foto Prabowo di Baliho Israel, Kemenlu: Itu Kampanye NGO, Indonesia Tetap Pro-Palestina

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI angkat bicara terkait beredarnya foto Presiden RI Prabowo Subianto di sebuah baliho besar berlogo Abraham Shield di Tel Aviv, Israel, yang viral di media sosial.

Dalam baliho tersebut, Prabowo tampak berdiri bersama sejumlah pemimpin dunia, antara lain Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Raja Yordania Abdullah II, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, serta Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Tulisan dalam bahasa Inggris pada baliho itu berbunyi, Mr. President, Israel stands by your plan, yang ditafsirkan sebagai dukungan terhadap strategi pascaperang Gaza. Unggahan akun X @AbrahamShield25 pada Minggu (28/9) telah ditonton lebih dari 2,9 juta kali dan memicu perdebatan, termasuk di kalangan warganet Indonesia.

Baca juga : Terkait Baliho Prabowo di Tel Aviv, Kemenlu RI Tegaskan tidak Ada Normalisasi dengan Israel

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kemenlu RI Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa baliho itu bukan bagian dari kebijakan resmi pemerintah mana pun, melainkan kampanye organisasi non-pemerintah di Israel.

"Baliho itu adalah bagian dari kampanye salah satu NGO Israel yang mendesak pemerintahnya untuk memperluas cakupan negara yang mau bergabung ke dalam Abraham Accords, termasuk Arab Saudi dan Indonesia, khususnya pasca pertemuan Presiden Trump dengan sejumlah pimpinan negara Arab dan Muslim di New York," kata Yvonne kepada Media Indonesia, Selasa (30/9).

Dia memastikan bahwa posisi Indonesia tidak berubah terhadap Palestina.

"Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel, baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," tegasnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap yang sebelumnya disampaikan Menteri Luar Negeri RI, bahwa setiap pembahasan mengenai Israel harus dimulai dari pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. (I-3)