Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
"Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," kata juru bicara Yvonne Mewengkang.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Yvonne mengatakan hal itu juga telah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Pernyataan tersebut disampaikan Kemenlu dalam menanggapi baliho yang saat ini ramai di media sosial, yang menyertakan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
Dalam unggahan akun X @AbrahamShield25, tertulis bahwa Koalisi Israel untuk Keamanan Regional telah meluncurkan kampanye papan reklame baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza dan memperluas Perjanjian Abraham.
Dalam baliho itu, bersanding foto Presiden Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, para pemimpin Arab moderat, Presiden Indonesia serta Ketua Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, dengan pesan berbunyi: Yes to Trump's Plan - GET IT DONE.
Koalisi tersebut, sebuah kelompok nonpartisan yang terdiri dari 120 lebih pemimpin senior keamanan, kebijakan, dan ekonomi Israel, mengatakan usulan Trump sebagai langkah yang serius dan bertanggung jawab untuk mengubah kemajuan militer Israel menjadi terobosan diplomatik strategis dan menciptakan realitas baru di Jalur Gaza tanpa Hamas. (Ant/Z-1)
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Pasukan Israel mulai merobohkan markas besar UNRWA di Yerusalem Timur. PBB menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.
ORGANISASI nonpemerintah hak asasi manusia Arab mengajukan permohonan agar Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
SETIDAKNYA 84 tahanan Palestina meninggal di penjara-penjara Israel sejak Oktober 2023 setelah mengalami penyiksaan sistematis.
EMIRAT Arab menjadi salah satu negara pertama yang secara terbuka berkomitmen pada Dewan Perdamaian Presiden Donald Trump pada Selasa (20/1).
ISRAEL memindahkan blok-blok yang seharusnya menandai garis kendali pascagencatan senjata lebih jauh ke dalam Jalur Gaza. Ini menimbulkan kebingungan di kalangan Palestina.
PARA pemimpin Kristen senior di Jerusalem, Palestina, memperingatkan campur tangan pihak luar yang mengancam masa depan Kekristenan di Tanah Suci, khususnya Zionisme Kristen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved