Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
JIMMY Fajar, Juru Bicara Gerakan Aktivis 98 (Gerak 98) mengingatkan soal terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Bacawapres Prabowo Subianto sebagai proses yang sistematis, tidak berdiri di ruang hampa. Lintasan rekam jejak momentum politik yang terjadi saat ini diduga tidak terlepas dari kerangka upaya mempertahankan kekuasaan dengan diktum isu Tiga Periode Jokowi dan kini bertransformasi menjadi Tiga Periode Gibran.
“Kami memperhatikan betul dengan detail dan berdasar akal sehat bahwa proses ini tidak serta merta terlepas berdiri di ruang hampa. Kami menunggu dan terus memperhatikan dan sekarang, praduga kami hal ini adalah bagian dari proses upaya pelanggengan kekuasaan isu Tiga Periode Jokowi, telah bertransformasi menjadi Tiga Periode Gibran,” ujarnya.
Jimmy, yang juga Mantan Aktivis Frontkot (Front Kota) menyatakan, semua anak bangsa memiliki hak untuk memimpin.
Baca juga: Gibran Cawapres, PDIP Fokus Menangkan Ganjar-Mahfud Satu Putaran
Sayangnya, Generasi Z dan Millenial diberikan contoh yang buruk atas proses seseorang menjadi pemimpin. Mempertebal persepsi tidak mudahnya akses seseorang untuk terlibat dalam politik. Contoh terdekat adalah Kaesang dan Gibran justru membenarkan situasi tersebut.
MI/HO--Juru Bicara Gerakan Aktivis 98 (Gerak 98) Jimmy Fajar
“Riset British Council 2022, menggambarkan anak muda saat ini justru menginginkan politik yang bersih dan mereka frustasi melihat kondisi politik yang mempraktekkan KKN, akses dekat dengan penguasa dan pemimpin politik dipergunakan untuk mengamankan kekuasaan. Gibran Rakabuming dan Kaesang adalah contoh yang kurang baik dalam pendidikan politik republik,” lanjutnya.
Jimmy menambahkan, popularitas ternyata tidak selalu linier dan menyimpan potensi bahaya untuk terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. Meski demikian, rakyat saat ini sudah maju dan mampu memilah, memilih berdasarkan akal sehat.
Baca juga: Prabowo Heran Usia Capres-cawapres Dipersoalkan
Upaya pemaksaan kekuasaan dengan menggunakan lembaga negara yang diperlihatkan saat ini pasti akan memunculkan perlawanan rakyat pejuang demokrasi. Terbukti ketika rezim Orde Baru runtuh.
“Rezim Orde Baru merupakan contoh bagaimana rakyat dibenturkan dengan dinamika politik yang menghalalkan segala cara menggunakan kekuatan elemen lembaga negara untuk mempertahankan nafsu berkuasa. Ujung dari perlawanan ini adalah runtuhnya Orde Baru,” ungkapnya.
Gerak 98 (Gerakan Aktivis 98) adalah kumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam berbagai organ mahasiswa; Forkot, FKSMJ, Frontjak, FAMRED, GEMPUR, Front Kota, FPPHR, GEMA IPB, KPMB dan KB UI serta tersebar di berbagai daerah dan bersama elemen rakyat lain, menumbangkan rezim bobrok Orde Baru dan memulai era Reformasi. (Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved