Pengamat: Energi Fosil Harus Ditinggalkan

PENGAMAT ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mendorong pengurangan penggunaan energi fosil. Sebab, energi tak ramah lingkungan itu telah merusak dan bakal memberi dampak yang jauh lebih buruk di kemudian hari bila terus digunakan.

Penggunaan energi bersih menjadi keniscayaan. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait didorong untuk bisa memecah persoalan atas implementasi energi ramah lingkungan.

"Energi fosil harus ditinggalkan. Karena sesungguhnya sumber energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia itu sangat berlimpah ruah," tuturnya dalam Executive Forum Media Indonesia bertajuk Pembiayaan Renewable Energy, Jakarta, Kamis (19/10).

Baca juga: Brantas Energi Tegaskan Butuh Inovasi Pendanaan untuk Proyek EBT

Rencana aksi dan komitmen untuk beralih dari energi kotor ke energi hijau telah berulang disampaikan banyak negara. Bahkan, rencana dan target ambisius ditetapkan di panggung global.

Sayangnya, unjuk gigi tersebut tampak sebatas kata-kata semata. Kebanyakan rencana dan komitmen tersebut urung terlaksana karena diklaim menemui banyak kendala. Salah satu yang paling sering mengemuka ialah terkait dana.

Baca juga: PLN: Kebutuhan Investasi Hijau hingga 2040 Capai Rp2.487 T

Pada 2015 saat pertemuan COP15 di Paris banyak negara maju menargetkan penurunan emisi secara masif. Bahkan, negara-negara berkembang turut dijanjikan bakal mendapatkan dukungan program hingga pendanaan untuk melakukan transisi energi.

Indonesia menjadi salah satu negara yang dijanjikan bakal mendapatkan dukungan dana untuk mengembangkan EBT, bantuan teknologi, hingga pembangunan kapasitas untuk mengimplementasikan transisi energi.

Belum juga terealisasi, Indonesia kembali menerima janji dari beberapa negara maju dalam Just Energy Transition Partnership (JETP). Dana yang dijanjikan dari program tersebut tercatat US$20 miliar.

Namun hingga saat ini program tersebut juga belum ada titik terang. "Dana JETP yang komitmen dari negara maju sekitar US$20 miliar atau Rp300 triliun. Kadi pada COP15 komitmen sudah ada, dan di G-20 muncul angka, tapi sampai sekarang tidak turun juga, apakah US$20 miliar itu hibah atau jangan-jangan commercial loan," kata Fahmy.

Dukungan pendanaan, lanjutnya, merupakan titik krusial bagi negara seperti Indonesia. Pasalnya anggaran negara yang terbatas tak akan mampu mencukupi kebutuhan transisi energi di dalam negeri.

Namun itu semestinya bukan menjadi titik henti. Sembari menunggu realisasi komitmen dari pendonor, Indonesia bisa mengembangkan inovasi melalui riset dan pengembangan EBT nasional.

"Ada yang masih dalam bentuk pengembangan, R&D, coal to chemical. R&D itu sebenarnya bisa didanai dengan investasi, walau memang grant (hibah) itu yang paling baik," tutur Fahmy. (Mir/Z-7)