Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DUKUNGAN agar Koalisi PDI Perjuangan berubah haluan dengan mendukung pasangan Moeldoko-Gibran terus berdatangan. Setelah sebelumnya Asosiasi Pekerja Televisi (APT), kini Forum Wartawan Bogor Bersatu (FWBB) juga menyatakan dukungan yang sama.
Diketahui PDI Perjuangan memang telah menetapkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres dan Cawapres. Namun, diharapkan partai berlambang banteng itu bisa mengubah keputusan tersebut.
“Kalau APT menganggap Moeldoko-Gibran yang terbaik dan mereka tidak putus asa mengusahakannya, mungkin mereka bukan satu-satunya organisasi yang berpandangan demikian. Anggota FWBB pun ada yang berpandangan sama,” kata Sekjen FWBB Desdi Yushdiansah.
Baca juga: Asosiasi Pekerja Televisi Dukung Moeldoko-Gibran Maju Jadi Capres-Cawapres
Pendapat lain disampaikan Alvin Bakri, pendiri dan Dewan Penasehat Kamerawan Jurnalis Indonesia (KJI). Menurutnya, perlu ada alternatif lain dari pasangan calon yang ada saat ini sehingga dinamika perpolitikan jadi lebih berwarna. Apalagi jika hal itu berdampak positif pada pekerja kreatif.
“Karena kondisi sekarang dengan merambahnya sosial media, para pekerja kreatif pertelevisian perlu dinaungi tanpa dilepas keberadaannya. Bahkan sumbangsih mereka tidak sedikit terhadap negeri ini, sehingga akan terus meningkat dari detik per detik.”
Pernyataan Alvin ini ditujukan kepada pemimpin partai politik agar memperhatikan aspirasi dari kalangan pekerja pertelevisian.
Baca juga: Sering Macet, KSP Moeldoko Kunjungi Pelabuhan Sanur
Kelompok jurnalis yang tergabung dalam Satu Warna Jurnalis Hiburan (SWJH) itu menyatakan mungkin mencalonkan pasangan Moeldoko-Gibran kelihatan terlambat karena PDIP dan koalisinya sudah mendaftarkan Ganjar-Mahfud.
“Tapi, boleh saja Ibu Megawati mendengarkan aspirasi ini. Menyerap aspirasi masyarakat kan salah satu tugas utama partai politik. Lagi pula, Ibu Mega kan kenal dua calon itu. Gibran malah kader beliau,” kata Achmad Syahban Lolo, Ketua Umum Satu Warna Jurnalis Hiburan.
SWJH menganggap usulan Moeldoko-Gibran merupakan terobosan yang sangat menarik.
“Moeldoko itu tokoh kuat lho. Di Jatim, terutama wilayah Kediri dan daerah Tapal Kuda, setahu kami nama Moeldoko berkibar kencang sejak lama. Apalagi di kalangan petani, dia kan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), sangat dikenal,” kata Lolo.
“Intinya, kita semua menginginkan pemimpin terbaik. Kasih kesempatan semua berpartisipasi. Kalau APT mengatakan Moeldoko-Gibran yang terbaik, itu adalah aspirasi yang patut didengar dan dihargari. Mereka tidak mencalonkan sembarang orang kan? Keduanya punya rekam jejak yang jelas,” tutur Lolo. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved