Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ASOSIASI Pekerja Televisi mengklaim masyarakat sudah jenuh dengan nama Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ada saat ini. Mereka pun mengusulkan adanya alternatif lain yang dianggap mempunyai rekam jejak yang cukup baik dan bisa diterima masyarakat.
Saat ini, terdapat sekitar puluhan ribu pekerja, yang sekitar 9 ribu di antaranya bekerja untuk stasiun televisi nasional dan juga di stasiun televisi lokal seluruh Indonesia.
“Itulah dasarnya hari ini, saya menyampaikan Asosiasi Pekerja Televisi mengajukan Bapak Moeldoko sebagai Calon Presiden dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden,” kata Ketua Asosiasi Pekerja Televisi Candra NZ dalam keterangan tertulis.
Baca juga: Megawati: Mahfud MD Pendekar Hukum
Candra beralasan munculnya nama Moeldoko dan Gibran merupakan hasil dari pengamatan terhadap aspirasi masyarakat luas, terutama yang berkaitan dengan dunia televisi.
Yakni, pemirsa, pemilik dan pekerja production House (PH), dan para pengisi acara televisi dari berbagai profesi seperti narasumber berita, talkshow, artis, pelawak, selebritis, hingga para pembawa acara.
Menurutnya Candra ada keraguan besar terutama terhadap ketiga calon presiden karena mereka dianggap punya rekam jejak yang kurang baik. Selain itu ia berpendapat masyarakat mengambil resiko masa depan bangsa yang cukup besar jika tetap memilih para bakal calon yang dimaksud.
Baca juga: Ini Aturan Menteri Aktif yang Nyapres
“Berdasarkan kenyataan di tengah masyarakat itu, kami menilai kuat kesan terjadi kebuntuan imej terhadap capres yang dinilai mampu membawa Indonesia menjadi negara yang makmur, sejahtera, aman, damai, dan maju. Untuk itu, perlu terobosan, break through, dan kajian kami sampai pada satu pasangan calon yang dari segala segi jauh lebih tepat, yang terbaik: Moeldoko dan Gibran!” pungkasnya.
Oleh karena itu, ia berharap aspirasi ini tidak hanya didengar seluruh masyarakat saja, tetapi juga para pimpinan partai politik sebagai bahan pertimbangan sebelum mendaftarkan calon Presiden dan Wakil Presiden. (RO/Z-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved