Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
AKTIVIS 98, yang terhimpun dalam Perhimpunan Aktivis 98, memberikan mandat kepada pasangan capres dan cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) untuk menuntaskan agenda reformasi 1998. Mandat penuntasan agenda reformasi 1998 kepada Anies dan Cak Imin itu merupakan hasil dari Focus Group Discussion (FGD) Perhimpunan Aktivis 98, Rabu (11/10) di Jakarta.
Juru bicara Perhimpunan Aktivis 98 Fauzan Luthsa menjelaskan tujuan dilakukan FGD ini adalah untuk menentukan kepada siapa mandat penuntasan agenda reformasi 1998 akan diberikan.
"Kriterianya tentu yang senafas dengan tuntutan perjuangan reformasi 1998," ujar eks aktivis Famred itu kepada media.
Baca juga: Ribuan Mak-Mak Anies Gelar Istighosah Doakan Pasangan AMIN
Fauzan menjelaskan, ada lima kriteria yang dirumuskan dalam FGD tersebut meliputi bukan bagian dari rezim Orde Baru, terlibat aktif dalam pergulatan pergerakan prodemokrasi dan reformasi 1998, memiliki track record sebagai pemimpin yang bersih, tidak represif dalam menghadapi kritik, bukan pelanggar HAM, dan simbol persatuan bangsa.
"Berdasarkan kriteria tersebut, Perhimpunan Aktivis 98 memutuskan memberikan mandat penuntasan agenda reformasi 1998 kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," jelas Fauzan.
Anggota presidium Perhimpunan Aktivis 98 Frans Immanuel Saragih menambahkan diberikannya mandat penuntasan agenda reformasi 1998 kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar karena kedua figur tersebut mampu melakukannya.
Baca juga: Survei: Elektabilitas Anies Baswedan Tertinggi di Madura
"Track record Anies dan Cak Imin sangat jelas dalam perjuangan menegakan demokrasi pasca-Reformasi 1998" ujarnya.
Hadir dalam FGD para aktivis 98 di antaranya, mantan ketua komisariat SMID IISIP dan juga eks aktivis Komrad Agung Nugroho, koordinator Perhimpunan Aktivis 98 mantan Famred Untar Ulung Rusman, eks aktivis Forum Kota (Forkot) APP Agung Wibowo Hadi, eks aktivis Famred Atst Ivan Panusunan, dan aktivis 98 lainnya. (Z-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved