Demokrasi Terpimpin: Definisi, Karakteristik, Tujuan, dan Tantangan

DEMOKRASI terpimpin merupakan suatu sistem politik yang kali pertama diperkenalkan di era Presiden Soekarno. Konsep ini didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila, yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia.

Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut "Dwi Tunggal," yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden. Pemimpin atau kelompok tersebut dianggap sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan mereka bertindak sebagai mediator atau penengah antara rakyat dan pemerintah.

Demokrasi terpimpin menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai sosialisme. Namun, dalam prakteknya, sistem ini memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pemimpin dan partai politik yang dominan, dengan tujuan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat.

Baca juga: Pengertian Tolong Menolong, Manfaat, dan Contoh

Di Indonesia, demokrasi terpimpin mengacu pada Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965. Paham demokrasi ini berdasaarkan sila ke-4 Pancasila yakni hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 

Tujuan 

Baca juga: Contoh Norma Kesusilaan dan Sanksi-sanksinya

1. Nasionalisme: Mempertahankan dan memperkuat kedaulatan nasional serta kemandirian negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan budaya.
2. Keadilan Sosial: Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok dalam masyarakat dengan mengupayakan pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan, dan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan layanan publik.
3. Kesejahteraan Rakyat: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Kemandirian Ekonomi: Mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada pihak asing dan mempromosikan pengembangan industri, pertanian, dan sektor-sektor ekonomi strategis lainnya.
5. Modernisasi Sosial dan Budaya: Mengubah dan memodernisasi masyarakat dalam hal nilai-nilai, norma, dan gaya hidup, sambil tetap mempertahankan warisan budaya dan tradisi yang berharga.
6. Persatuan dan Kebersamaan: Membangun persatuan dan kesatuan nasional, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan rasa kebersamaan antarwarga negara.

Ciri 

1. Kepemimpinan yang Dominan: Pemimpin atau kelompok kecil ditempatkan sebagai pusat kekuasaan politik dan memiliki pengaruh dan otoritas yang kuat dalam pengambilan keputusan politik.
2. Sentralisasi Kekuasaan: Kekuasaan politik dalam sistem ini terpusat pada pemimpin atau kelompok yang memimpin, yang memiliki kewenangan yang signifikan dalam pembuatan kebijakan dan pengendalian proses politik.
3. Pemimpin sebagai Mediator: Pemimpin dianggap sebagai mediator antara rakyat dan pemerintah, yang mengklaim memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat dan bertindak sebagai penghubung antara mereka.
4. Dominasi Partai Politik: Partai politik yang mendukung pemimpin atau kelompok berkuasa mendominasi sistem politik, sering kali sebagai partai tunggal yang mengontrol pemerintahan.

Demokrasi terpimpin memiliki kelebihan, seperti stabilitas politik, pengambilan keputusan yang efektif, fokus pada tujuan sosial dan ekonomi, dan mobilitasi massa. Namun, juga terdapat tantangan, seperti kekurangan kebebasan politik, konsentrasi kekuasaan, ketidakadilan sosial, kurangnya akuntabilitas, dan penyimpangan terhadap prinsip demokrasi.

Beberapa penyimpangan yang mungkin terjadi dalam demokrasi terpimpin meliputi otoritarianisme, pembatasan kebebasan, manipulasi politik, korupsi, dan ketidakadilan sosial. 

Dalam konteks ini, demokrasi terpimpin dapat berpotensi memunculkan sistem yang otoriter, dengan pembatasan kebebasan individu, manipulasi politik, korupsi, dan ketidakadilan sosial yang merugikan masyarakat. (Z-3)