Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu mendapatkan penghargaan sebagai Legislator Pro Pemilu Bersih & Pemberantasan Korupsi dalam ajang KWP Award 2023, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (2/10).
Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini menuturkan penghargaan ini semata-mata untuk menciptakan demokrasi di Indonesia yang berkualitas lewat Pemilu, baik bagi para anggota dewan maupun masyarakat.
“Ya tentu kita semua berharap, supaya kualitas demokrasi kita, melalui pemilu ini benar-benar berkualitas, bukan hanya terhadap para calon tapi juga pada masyarakat itu sendiri,” kata Masinton.
Baca juga: Polri Siapkan 9 Satgas Pengaman Pemilu 2024
Menurutnya, untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas, maka seluruh elemen masyarakat harus memiliki peran bagi politik di Indonesia. Seperti, memberikan edukasi politik bagi masyarakat.
“Bagaimana melakukan sosialisasi dan edukasi politik kepada masyarakat melalui ajang sosialisasi kampanye pemilu ini melalui dengan pendekatan edukatif rasional dan tidak dengan pendekatan money politik dll,” tutupnya.
Baca juga: KPK Diminta KPU Membuat Aturan LHKPN Capres dan Cawapres
KWP Awards ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus kritik Wartawan Parlemen kepada Legislator, Senator, hingga Mitra Parlemen.
Penerima Awards disaring berdasarkan masukan dari sejumlah jurnalis senior, organisasi Pers dan akademisi. (Z-6)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved