Ormas Islam Besar Hati-Hati Jelang Pemilu 2024

PENGAJAR Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana mengatakan organisasi masyarakat atau ormas Islam dengan anggota yang besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengambil sikap hati-hati jelang Pemilu 2024. Sikap tersebut terbentuk dari pembelajaran politik sebelumnya.

Hal itu disampaikan Adit menanggapi pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir terkait pandangan multiperspektif yang diterapkan Muhammadiyah dalam melihat dinamika perkembangan politik Tanah Air saat ini. Haedar mengatakan, kebesaran Muhammadiyah harus dijaga dan tidak boleh tergerus karena urusan politik pragmatis.

"Saya yakin ada nasihat dari para senior agar ketika memutuskan sikap politik, harus betul-betul hati-hati dan penuh pertimbangan sehingga tidak membawa nama besar Muhammadiyah tercederai karena langkah politik yang salah," kata Adit kepada Media Indonesia, Sabtu (30/9).

Baca juga: Cak Imin Masuk Daftar Cawapres yang Dinilai Pantas oleh Ormas Islam

Menurutnya, ormas dengan jumlah anggota yang besar seperti Muhammadiyah maupun NU tidak lahir sebagai partai politik. Namun, anggota-anggotanya yang terlibat dalam berdirinya partai politik di Indonesia. Tokoh Muhammadiyah, Amin Rais, misalnya, dikenal sebagai pendiri Partai Amanat Nasional (PAN).

Kendati demikian, Adit melanjutkan, Muhammadiyah dan NU merasa lebih besar ketimbang partai politik. Oleh karena itu, keduanya enggan menunjukkan keberpihakan terhadap partai politik maupun calon tertentu dalam kontestasi Pemilu 2024.

Baca juga: PKB Harap Said Aqil Siradj Jadi Ketua Timses Anies-Muhaimin

"Mereka enggak mau men-declare satu kesatuan. Mereka merasa enggak nyaman dan kurang menguntungkan bagi mereka," jelasnya.

Dalam agenda Rakernas Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Haedar mengatakan, pihaknya memiliki signifikansi dan pengaruh dalam kehidupan dan kebangsaan sebagai organisasi besar Islam. Menurutnya, Muhammadiyah memainkan peran high politics atau politik kebangsaan.

"Dalam istilah kita itu, politik kenegaraan, yang menjadi bidang garap Muhammadiyah. Dan ini sudah berlangsung lama, dan itu merupakan pilihan dan ijtihad politik," tandasnya. (Tri/Z-7)