Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGAJAR Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana mengatakan organisasi masyarakat atau ormas Islam dengan anggota yang besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengambil sikap hati-hati jelang Pemilu 2024. Sikap tersebut terbentuk dari pembelajaran politik sebelumnya.
Hal itu disampaikan Adit menanggapi pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir terkait pandangan multiperspektif yang diterapkan Muhammadiyah dalam melihat dinamika perkembangan politik Tanah Air saat ini. Haedar mengatakan, kebesaran Muhammadiyah harus dijaga dan tidak boleh tergerus karena urusan politik pragmatis.
"Saya yakin ada nasihat dari para senior agar ketika memutuskan sikap politik, harus betul-betul hati-hati dan penuh pertimbangan sehingga tidak membawa nama besar Muhammadiyah tercederai karena langkah politik yang salah," kata Adit kepada Media Indonesia, Sabtu (30/9).
Baca juga: Cak Imin Masuk Daftar Cawapres yang Dinilai Pantas oleh Ormas Islam
Menurutnya, ormas dengan jumlah anggota yang besar seperti Muhammadiyah maupun NU tidak lahir sebagai partai politik. Namun, anggota-anggotanya yang terlibat dalam berdirinya partai politik di Indonesia. Tokoh Muhammadiyah, Amin Rais, misalnya, dikenal sebagai pendiri Partai Amanat Nasional (PAN).
Kendati demikian, Adit melanjutkan, Muhammadiyah dan NU merasa lebih besar ketimbang partai politik. Oleh karena itu, keduanya enggan menunjukkan keberpihakan terhadap partai politik maupun calon tertentu dalam kontestasi Pemilu 2024.
Baca juga: PKB Harap Said Aqil Siradj Jadi Ketua Timses Anies-Muhaimin
"Mereka enggak mau men-declare satu kesatuan. Mereka merasa enggak nyaman dan kurang menguntungkan bagi mereka," jelasnya.
Dalam agenda Rakernas Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Haedar mengatakan, pihaknya memiliki signifikansi dan pengaruh dalam kehidupan dan kebangsaan sebagai organisasi besar Islam. Menurutnya, Muhammadiyah memainkan peran high politics atau politik kebangsaan.
"Dalam istilah kita itu, politik kenegaraan, yang menjadi bidang garap Muhammadiyah. Dan ini sudah berlangsung lama, dan itu merupakan pilihan dan ijtihad politik," tandasnya. (Tri/Z-7)
Dalam kalender yang digunakan umat islam, ada bulan tertentu yang dimaknai lebih mulia. Selain Ramadan dan Rajab, Muharram juga menjadi bulan yang dirayakan umat Islam dengan suka cita.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menguatkan kolaborasi dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa yang terjadi.
Sheikh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa mengungkapkan pujiannya kepada Nahdlatul Ulama (NU), atas peran dan kiprahnya di bidang kemanusiaan dan dunia internasional.
Dalam kegiatan ini, ratusan kader Muslimat NU dari berbagai daerah hadir mengikuti pembelajaran dan pemetaan potensi diri melalui metode Talent DNA yang dikembangkan oleh Founder ESQ
TUJUH puluh tahun telah berlalu sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung mempertemukan para pemimpin dari negara-negara baru merdeka.
Pada era Soeharto, peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia sering disampingkan karena pemerintah lebih mendorong kebijakan luar negeri yang bebas-aktif.
PERJALANAN Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional memasuki usianya yang ke-23, tepatnya jatuh pada 4 Juli 2025.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut perbankan syariah perlu melakukan penguatan sistem dan ekosistem bank syariah di masa depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan di balik belum diberikannya konsesi lahan tambang kepada Muhammadiyah.
Salah satu tokoh yang menekankan pentingnya sikap keterbukaan umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari Barat ialah Buya Hamka.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar abbas menanggapi terkait dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang mengharamkan sound horeg.
Dalam proses penyusunan revisi ini, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, yang terdiri dari enam kementerian/lembaga, termasuk BP2MI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved