Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BURSA calon pendamping Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 semakin mengerucut. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir dinilai memiliki peluang yang sama sebagai bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo.
Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara menilai peluang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 sama besar. Menurut dia, keduanya memiliki pengalaman di bidang ekonomi, popularitas, dan elektabilitas.
"Dari sisi elektabilitas, jika calon wakil presiden (cawapres) tidak bisa meningkatkan suara, minimal tidak menurunkan. Sosok Erick Thohir berpotensi meningkatkan elektabilitas, jika berpasangan dengan Prabowo," kata Igor kepada wartawan, Senin (25/9).
Baca juga: Prabowo-Ganjar Dinilai Ideal, tapi Sulit Diwujudkan
Lebih lanjut, dia menuturkan, Partai Golkar mempunyai mesin yang kuat, tapi basis massanya memiliki banyak irisan dengan Prabowo. Utamanya, di luar Pulau Jawa.
"Dari sisi ini, kalau Prabowo berpasangan dengan Airlangga, kurang menjanjikan," ujarnya.
Sebaliknya, lanjut dia, jika menggandeng Erick, ada potensi bagi Prabowo untuk memperluas pengaruh ke wilayah yang selama ini bukan basisnya. Sebab, Erick berasal dari luar Pulau Jawa.
Baca juga: Gerindra Pertimbangkan Khofifah Pimpin Timses Prabowo
"Artinya, jika Prabowo menggandeng tokoh populer seperti Erick sebagai cawapres, jauh lebih pas dan menjanjikan. Sebab, latar belakang dan basis massa yang berbeda. Mereka bisa saling melengkapi," tegas dia.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai Erick Tohir memiliki prospek besar mendampingi Prabowo pascahengkangnya PKB. Namun, perjodohan Prabowo dengan Erick terkendala oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju, wajar jika Ketua Umum Partai Golkar meminta posisi Cawapres. Ini hambatan terbesar perjodohan Prabowo-Erick" cetus Umam.
Tantangannya, lanjut dia, posisi Cawapres hendaknya tidak hanya memiliki elektabilitas, logistik, dan kekuatan jaringan partai. Menurutnya, bakal Cawapres Prabowo harus terbebas dari aspek kerentanan.
"Artinya, Cawapres harus clear, tidak memiliki catatan etik, dan potensi kasus hukum. Selain menjadi titik lemah, aspek kerentanan akan memberikan lawan 'amunisi', untuk melakukan serangan," tegasnya.
Senada, Politisi Senior Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Prabowo lebih cocok berpasangan dengan Erick di Pilpres 2024 nanti. Menurut dia, kehadiran Erick akan memperkuat soliditas dan konsolidasi dalam Koalisi Indonesia Maju, karena bukan kader partai politik.
"Di Koalisi Prabowo kan banyak ketua umum yang berpotensi jadi Cawapres. Selain Airlangga, ada Zulkifli Hasan (PAN), Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), dan Yusril Ihza Mahendra (PBB). Makanya, Prabowo harus mencari calon nonparpol, agar tidak terjadi tarik menarik kepentingan," jelas Ridwan.
Selain itu, sambung dia, penunjukan Airlangga sebagai Cawapres Prabowo juga berpotensi melahirkan persoalan hukum. Sebab, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar telah memutuskan Airlangga sebagai bakal Capres di Pilpres 2024.
"Saya mendorong Munas Luar Biasa, untuk mencabut keputusan partai soal penetapan Airlangga sebagai Capres. Ini akan menjadi persoalan hukum, jika Prabowo memilih Airlangga sebagai Cawapres. Pasangan Prabowo-Airlangga bisa di tarik ke ranah hukum, karena melawan keputusan Munas Partai Golkar," tegas dia. (RO/Z-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved