Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BURSA calon pendamping Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 semakin mengerucut. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir dinilai memiliki peluang yang sama sebagai bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo.
Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara menilai peluang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 sama besar. Menurut dia, keduanya memiliki pengalaman di bidang ekonomi, popularitas, dan elektabilitas.
"Dari sisi elektabilitas, jika calon wakil presiden (cawapres) tidak bisa meningkatkan suara, minimal tidak menurunkan. Sosok Erick Thohir berpotensi meningkatkan elektabilitas, jika berpasangan dengan Prabowo," kata Igor kepada wartawan, Senin (25/9).
Baca juga: Prabowo-Ganjar Dinilai Ideal, tapi Sulit Diwujudkan
Lebih lanjut, dia menuturkan, Partai Golkar mempunyai mesin yang kuat, tapi basis massanya memiliki banyak irisan dengan Prabowo. Utamanya, di luar Pulau Jawa.
"Dari sisi ini, kalau Prabowo berpasangan dengan Airlangga, kurang menjanjikan," ujarnya.
Sebaliknya, lanjut dia, jika menggandeng Erick, ada potensi bagi Prabowo untuk memperluas pengaruh ke wilayah yang selama ini bukan basisnya. Sebab, Erick berasal dari luar Pulau Jawa.
Baca juga: Gerindra Pertimbangkan Khofifah Pimpin Timses Prabowo
"Artinya, jika Prabowo menggandeng tokoh populer seperti Erick sebagai cawapres, jauh lebih pas dan menjanjikan. Sebab, latar belakang dan basis massa yang berbeda. Mereka bisa saling melengkapi," tegas dia.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai Erick Tohir memiliki prospek besar mendampingi Prabowo pascahengkangnya PKB. Namun, perjodohan Prabowo dengan Erick terkendala oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju, wajar jika Ketua Umum Partai Golkar meminta posisi Cawapres. Ini hambatan terbesar perjodohan Prabowo-Erick" cetus Umam.
Tantangannya, lanjut dia, posisi Cawapres hendaknya tidak hanya memiliki elektabilitas, logistik, dan kekuatan jaringan partai. Menurutnya, bakal Cawapres Prabowo harus terbebas dari aspek kerentanan.
"Artinya, Cawapres harus clear, tidak memiliki catatan etik, dan potensi kasus hukum. Selain menjadi titik lemah, aspek kerentanan akan memberikan lawan 'amunisi', untuk melakukan serangan," tegasnya.
Senada, Politisi Senior Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Prabowo lebih cocok berpasangan dengan Erick di Pilpres 2024 nanti. Menurut dia, kehadiran Erick akan memperkuat soliditas dan konsolidasi dalam Koalisi Indonesia Maju, karena bukan kader partai politik.
"Di Koalisi Prabowo kan banyak ketua umum yang berpotensi jadi Cawapres. Selain Airlangga, ada Zulkifli Hasan (PAN), Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), dan Yusril Ihza Mahendra (PBB). Makanya, Prabowo harus mencari calon nonparpol, agar tidak terjadi tarik menarik kepentingan," jelas Ridwan.
Selain itu, sambung dia, penunjukan Airlangga sebagai Cawapres Prabowo juga berpotensi melahirkan persoalan hukum. Sebab, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar telah memutuskan Airlangga sebagai bakal Capres di Pilpres 2024.
"Saya mendorong Munas Luar Biasa, untuk mencabut keputusan partai soal penetapan Airlangga sebagai Capres. Ini akan menjadi persoalan hukum, jika Prabowo memilih Airlangga sebagai Cawapres. Pasangan Prabowo-Airlangga bisa di tarik ke ranah hukum, karena melawan keputusan Munas Partai Golkar," tegas dia. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved