Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DIRJEN Minerba Kementerian ESDM Letnan Jenderal TNI Bambang Suswantono menegaskan komitmennya untuk memberantas aksi mafia tambang. Ia bakal menemui Menteri Politik Hukum dan HAM Mahfud MD untuk membentuk satuan tugas (satgas).
Dalam Satgas tersebut, seluruh instansi penegak hukum akan terlibat. Mulai dari Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga TNI.
“Saya akan koordinasi dengan Polhukam, bahwa satgas yang dibentuk akan berjalan nanti. Saya minta semua aparat penegak hukum ada di situ. Ada dari Polri, Kejagung, KPK, atau ditambah lagi TNI,” jelas Bambang melalui keterangannya dikutip dari kanal Youtube Ditjen Minerba, Rabu (13/9).
Baca juga: Program Pensiun Dini PLTU Tunggu Restu Tiga Kementerian
Menurutnya, kasus mafia tambang yang belakangan terjadi bukan hanya tambang ilegal. Melainkan juga permainan tumpang tindih izin pertambangan dan pengambilalihan kepemilikan saham perusahaan tambang secara sepihak.
"Ini semua untuk menghindari supaya jangan ada masalah di kemudian hari, yang terkait masalah tumpang tindih, perebutan saham, dan sebagainya," ungkap Bambang.
Baca juga: Dukung Indonesia Bebas Emisi, PT United Tractors Hadirkan Produk Alat Berat Bertenaga Listrik
Sebelumnya, kasus pengambilalihan saham dialami oleh PT Citra Lampia Mandiri, perusahaan tambang nikel di Sulawesi Selatan. Kasus ini sempat menjadi perhatian Kemenko Polhukam. Terbaru, kasus serupa juga dialami oleh PT Anzawara Satria, perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Selatan.
Perubahan pemegang saham sekaligus pengurus PT Anzawara disahkan oleh Kemenkumham tanpa melalui persetujuan Menteri ESDM. Padahal, perubahan kepemilikan pada suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib mendapat persetujuan kementerian teknis.
"Semuanya harus melalui prosedur. Tidak ada yang potong kompas. Saya tidak menghambat rekan-rekan badan usaha untuk berusaha. Namun ada aturan main yang harus ditepati," tegas Bambang. (Z-7)
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha MMS Solution dan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI), resmi memasuki tahap Power On untuk smelter nikel matte high grade.
Sejak kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2014, nilai ekspor produk olahan nikel melonjak dari sekitar US$1 miliar menjadi lebih dari US$33,64 miliar pada 2024.
Program hilirisasi nikel yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Jika pembangunan hanya diartikan sebagai akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, kasus Raja Ampat menjadi cerminan kegagalan dalam memahami esensi keberlanjutan.
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Sedimen dari aktivitas tambang bisa menutup terumbu karang dan padang lamun, yang merupakan habitat penting bagi ikan kerapu untuk memijah dan berlindung.
Ikan napoleon atau Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) merupakan salah satu spesies ikan karang yang sangat penting untuk dilindungi.
KOMISI XII DPR RI menyoroti secara serius dampak krisis ekologi akibat aktivitas pertambangan batu bara di Provinsi Jambi, terutama kelalaian reklamasi pascatambang oleh perusahaan
Joko menyoroti fenomena pengusaha tambang yang tamak. Menurutnya, banyak pelanggaran muncul bukan disebabkan kelemahan regulasi, melainkan kerakusan oknum pelaku usaha.
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved