Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
EKS Gubernur Jawa Tengah dan bakal calon presiden, Ganjar Pranowo menyebut demokrasi adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Yakni mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, damai, adil berdaulat dan dihormati dunia.
Menurutnya, demokrasi itu diwujudkan melalui kontestasi di pemilu. Karena itu, setiap upaya berdemokrasi itu harus dilakukan untuk melihat apa sejatinya cita-cita yang dirumuskan pendiri bangsa dalam bernegara.
Ganjar Pranowo mengajak semua pihak yang berkontestasi di Pemilu 2024 harus memperhatikan itu.
“Kita harus mengadu gagasan bukan perseteruan, bubuhkan persatuan bukan perpecahan, merawat kerukunan bukan kebencian,” ujar Ganjar dalam video bertajuk ManifestoGanjar #1 yang diunggah di akun YouTube-nya @GanjarPranowo, pada Selasa (12/9).
Baca juga : PKS dan Anies Sepakat Pertahankan Nama Koalisi Perubahan
Ganjar mengajak semua yang berkontestasi di Pemilu 2024 untuk tidak mengorbankan kerukunan, kedamaian, dan kesatuan bangsa hanya untuk meraih kemenangan.
Ganjar mengajak semua pihak bersaing secara sehat. Meski berkompetisi, Ganjar mengajak untuk tetap saling bergandengan tangan untuk Indonesia tercinta.
Baca juga : Indonesia Menginginkan Pemimpin yang Beradab dan Berakhlak Mulia
Dalam video berdurasi 7 menit itu, Ganjar Pranowo juga menjelaskan bagaimana pengalaman masa lalunya sebagai rakyat biasa sangat menentukan caranya dalam menjalani hidup, termasuk dalam berpolitik.
Ganjar menceritakan bahwa ia dilahirkan di keluarga yang sederhana. Tapi kesederhanaan dan kesulitan masa lalu itu justru menempa dirinya hingga seperti saat ini.
Ganjar menceritakan bagaimana ibunya sering harus berutang di warung mbak Yarni agar dapurnya tetap mengebul. Keluarganya juga pernah diusir dari rumah kontrakan. Bahkan kuliah Ganjar hampir putus karena ketiadaan biaya.
Ganjar bersyukur dengan apa yang dialami, sehingga ia bisa memahami dan kebutuhan rakyat.
Maka Ganjar bertekad berusaha sekuat mungkin agar tidak ada rakyat yang merasakan kesulitan tanpa ada yang peduli.
“Jangan pernah ada. Mimpi saya semua rakyat Indonesia sejahtera dan memiliki masa depan yang jauh lebih baik,” ujarnya.
Ganjar menegaskan dari keluarganya yang sederhana ia mewarisi nilai kehidupan yang diterapkannya dalam perjalanan hidupnya, termasuk saat terjun ke panggung politik.
“Ini jauh berharga ketimbang harta,” tegas Ganjar.
“Kita orang kecil tapi harus mimpi besar. Bapak mengajari untuk tidak pernah menyerah,” ujar Ganjar.
Dalam unggahannya itu, Ganjar juga menekankan pentingnya memuliakan dan melibatkan perempuan dalam membangun negeri ini.
“Kasih sayang dan ketulusan mereka penting untuk membesarkan anak Indonesia punya peran sangat penting bagi masa depan bangsa,” ujarnya. (Z-5)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved