DMI Sebut Kontrol Terhadap Tempat Ibadah Akan Lahirkan Rezim Diktator

SEKRETARIS Jenderal Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqutni mengatakan, usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia dengan tujuan agar tidak menjadi sarang radikalisme, bukanlah arah dari kehidupan bernegara yang demokratis melainkan arah pemerintahan yang totaliter dan akan melahirkan rezim diktator.

“Saya heran, baru saja kita merayakan hari kemerdekaan, mendekati 80 tahun merdeka dengan menganut mazhab bernegara demokratis konstitusional, kok masih saja ada pemikiran dari pejabat yang institusinya sendiri merupakan instrumen alat negara justru pemikirannya itu totalitarian dan bercorak diktatorial,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (6/9).

Menurutnya, pandangan seperti ini mestinya muncul di lembaga semacam parlemen atas nama rakyat. Jika usulan dari parlemen, maka usulan itu pun dikatakan suatu pemikiran kontra-demokrasi.

Baca juga : BNPT Salah Langkah Kontrol Rumah Ibadah

“Kita sudah pernah mengalami masa-masa otoritarianisme dan totalitarianisme dan bahkan banyak yang menyebut diktatorial di sebagian era Orde Baru. Lha kok ini mau diulangi lagi. Berapa korban nyawa dari rakyat kita yang mestinya ikut menikmati kemerdekaan tetapi harus mati karena operasionalisasi konsep EKA-EKI waktu itu,” tegas Imam.

Dia menekankan, saat ini bukanlah era reideologisasi negara lagi, melainkan wujudkan saja keadilan dan kesejahteraan masyarakat oleh negara.

Baca juga : Cegah Radikalisasi di Masjid, Kepala BNPT: Kita Perlu Mekanisme Kontrol

“Turunkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, perkuat keamanan, bubarkan lembaga instrumen yang tumpang-tindih dan potensi pemudaziran keuangan negara,” ujarnya.

“Sudah ada kepolisian negara dan kita perlu penguatan untuknya. Lha kok masih ada BNPT padahal yang diperankan BNPT itu policing sistem yang mestinya melekat pada Kepolisian Negara,” sambung Imam.

Dia pun meminta Presiden Joko Widodo untuk memikirkan perlunya efisiensi penggunaan anggaran negara di antaranya dengan melakukan relandscaping kelembagaan intrumental yang mungkin akan dapat lebih menghemat keuangan negara. (Z-5)