Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
GERAKAN Muda Nurani Rakyat (Gemura) menggelar deklarasi mendukung Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Gemura Oktasari Sabil menyampaikan keputusan ini sudah diambil melalui konsolidasi internal organisasi.
"Kami sudah musyawarah dan memutuskan, keputusan diambil bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gemura untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden RI di 2024," kata Oktasari.
Baca juga: PKB Beberkan Dua Alasan Utama Tinggalkan Gerindra
Ia menyebut alasan mendukung Prabowo Subianto karena rekam jejak yang tidak diragukan dalam bidang pertahanan dan pengalaman Prabowo dalam melaksanakan tugas kemiliteran.
"Pak Prabowo, kami nilai tidak hanya paham soal sistem pertahanan negara saja melainkan juga aspek sosial, stabilisasi politik dan persoalan hukum. Untuk itu, Gemura akan all out setelah Kongres Ke-2 untuk mendukung Pak Prabowo," ungkapnya.
Semangat dan optimisme Prabowo Subianto, menurut Oktasari, perlu diteladani dan telah teruji dalam setiap pertarungan politik.
Baca juga: Prabowo: Pemimpin Indonesia Harus Setia
Kesetiaan Prabowo dalam menjaga kedaulatan negeri, menjadi alasan Prabowo layak menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya.
"Saat kalah di Pilpres 2019, Pak Prabowo mampu memberi contoh yang di luar nalar. Sikapnya yang legowo dapat dipahami sebagai upaya meminimalisir polarisasi ekstrim diantara rakyat Indonesia pascapemilu kala itu," paparnya.
Deklarasi yang dipimpin langsung oleh Ketum Gemura dengan menyelam ke dasar laut di Kepulauan Seribu menjadi saksi agar mengingatkan kembali kaum muda untuk selalu mencintai alam.
"Laut adalah kekayaan yang dimiliki Indonesia, sudah menjadi kewajiban kaum muda untuk menjaga dan melestarikannya agar generasi penerus bisa menikmatinya," imbuhnya.
Deklarasi Gemura itu juga sebagai upaya konsolidasi seluruh perwakilan pengurus di berbagai daerah sekaligus menetapkan Nizar Chaeroni sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Gemura.
"Momen ini merupakan perpisahan bagi saya karena harus mendisposisi jabatan di Gemura. Banyaknya jabatan penting di luar Gemura yang diamanahkan kepada saya menjadikan saya harus menetapkan Pelaksana Tugas agar organisasi dapat berjalan lebih optimal hingga Kongres yang Insya Alloh akan dilaksanakan pada 2024," pungkas Oktasari. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved