Bacapres Non Kepengurusan NU Kebal Sanksi Organisasi

KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan tidak bisa menjatuhkan sanksi pada bakal calon presiden (bacapres) yang mengatasnamakan NU atau mengklaim mendapatkan dukungan dari NU.

Sanksi, terang pria yang biasa disapa Gus Yahya itu, hanya bisa diberikan bagi pengurus NU yang memang terbukti membawa nama NU dalam politik praktis. Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan salah satu bakal calon wakil presiden yakni Muhaimin Iskandar yang mengatakan mendapat dukungan warga NU.

"Kalau ada capres mengatasnamakan NU tapi bukan pengurus NU ya kami juga bisa mengatakan itu tidak benar. Tapi kan kami tidak bisa beri sanksi apa-apa kalau bukan pengurus," terang Gus Yahya pada media seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/9).

Baca juga : Temui Jokowi di Istana, Ketum PBNU Tepis Bahas Politik dan Capres

Gus Yahya menjelaskan sudah beberapa kali memberikan sanksi pada pengurus NU yang terbukti menggunakan kantor NU untuk deklarasi dukungan pada calon tertentu. Ia menjelaskan sanksi awal berupa teguran.

Baca juga : Ketum PBNU Temui Jokowi Malam-Malam di Istana

"Ada dan sudah beberapa kali kita laksanakan. Saksinya bukan calon atas nama NU ya. Tapi kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik politik praktis, langsung kita tegur," ucapnya.

NU, sambungannya, mempersilahkan pengurusnya untuk ikut terlibat dalam pilihan politik. Tetapi, ia menegaskan tidak mengatasnamakan NU.

"Kemarin ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang kita tegur karena misalnya mengadakan deklarasi calon presiden di kantor NU. Ini ndak boleh. Kita tegur. Tapi misalnya dia pribadi ikut ke sana ke mari (berpolitik) itu hak pribadinya," timpal Gus Yahya.

Gus Yahya menjelaskan kedatangan nya menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan untuk menyerahkan undangan terkait pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konbes (Konferensi Besar) NU yang akan diselenggarakan Agustus 2023 di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta. Presiden, ujar dia, dijadwalkan hadir membuka acara itu. (Z-8)