Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh dituding Partai Demokrat sepihak memutuskan calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Merespons hal itu, Surya mengaku tidak bergembira mendaoatkan tudingan seperti itu.
"Apakah karena itu perasaan empati, apakah juga karena perasaan ikut prihatin, saya tidak pasti, tidak bergembira lah menerima suatu kabar seperti itu," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (30/8) malam.
Baca juga : Wacana Pasangan Anies-Cak Imin, Surya Paloh : Bisa Saja, tapi Belum Terformalkan
Surya Paloh mengaku menghormati jika Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Karena tak setuju dengan komposisi capres-cawapres Anies seperti itu.
"Saya hormati (jika hengkang) apalagi yang harus saya katakan," ucap Surya Paloh.
Baca juga : Penentuan Cawapres Ditentukan Ketum Parpol Pengusung
Ia sejatinya ingin menjaga koalisi dengan Demokrat dan PKS yang terbentuk saat ini dalam KPP. NasDem ingin menatap Pilpres 2024 bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
"Karena apa? karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yangg kita harapkan bersama. Itu pasti sikap NasDem. Itu kalau soal masalah itu," ujar Surya Paloh.
Partai Demokrat menuding penetapan Cak Imin sebagai cawapres Anies merupakan keputusan sepihak. Karena diinisiasi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Anies menyetujuinya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menilai keputusan menjaring Cak Imin sebagai pengkhianatan. Khususnya pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang diteken Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ujar kata Riefky melalui keterangan tertulis, Kamis, 31 Agustus 2023. (MGN/Z-5)
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Langkah Partai Demokrat yang memberikan sinyal dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kini disoroti.
SIKAP Partai Demokrat yang menyatakan mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto soal pilkada lewat DPRD menuai sorotan.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
PARTAI Demokrat memberikan sinyal kuat untuk mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa mendatang.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved