Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan bahwa tidak ada bagi-bagi giliran matra angkatan TNI untuk menduduki posisi Panglima TNI. Dave menegaskan semua matra punya peluang yang sama untuk menjadi panglima TNI.
Sebagaimana diketahui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bakal memasuki usia pensiun pada November 2023 mendatang, kondisi itu pun membuat TNI akan segera memiliki Panglima Baru dalam waktu dekat.
"Tidak ada giliran. Tidak ada itu. Pokoknya semua kepala staf bisa. Jadi tidak ada aturan darat, laut, udara. Bisa juga darat darat atau laut, laut atau udara-udara," ucap Dave dalam keterangannya, Kamis (31/8).
Baca juga : Panglima TNI Pastikan 3 Anggota Aniaya Pemuda Aceh Dihukum Berat dan Pecat
Ditanya terkait siapa calon terbaik menurut dirinya untuk menggantikan Yudo Margono, Dave menyebut bahwa dirinya menyerahkan seluruhnya kepada Presiden Joko Widodo.
Baca juga : Panglima TNI Izinkan KPK Tangkap Anggotanya yang Lakukan Korupsi
"Siapapun yang Presiden pilih pasti yang terbaik dan itu kan pasti harus dari kepala staff. Jadi ya mungkin ada penyegaran di kepala staff dulu atau juga langsung, tergantung pandangan dan pemikiran pak Presiden seperti apa," tuturnya.
Dave memahami dalam memilih Pimpinan TNI bukanlah hal mudah, namun Dia percaya Jokowi akan memilih sosok terbaik untuk menggantikan posisi Yugo Margono.
"Kita lihat saja lah, karena presiden ada banyak penilaian-penilaian yang presiden miliki dan pandangan-pandangan khusus yang beliau miliki yang kita mungkin tidak sadari dan itu yang harus kita bisa terima putusan-putusan presiden itu seperti apa," tukasnya. (Z-8)
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti FormappiĀ Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved