Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan bahwa tidak ada bagi-bagi giliran matra angkatan TNI untuk menduduki posisi Panglima TNI. Dave menegaskan semua matra punya peluang yang sama untuk menjadi panglima TNI.
Sebagaimana diketahui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bakal memasuki usia pensiun pada November 2023 mendatang, kondisi itu pun membuat TNI akan segera memiliki Panglima Baru dalam waktu dekat.
"Tidak ada giliran. Tidak ada itu. Pokoknya semua kepala staf bisa. Jadi tidak ada aturan darat, laut, udara. Bisa juga darat darat atau laut, laut atau udara-udara," ucap Dave dalam keterangannya, Kamis (31/8).
Baca juga : Panglima TNI Pastikan 3 Anggota Aniaya Pemuda Aceh Dihukum Berat dan Pecat
Ditanya terkait siapa calon terbaik menurut dirinya untuk menggantikan Yudo Margono, Dave menyebut bahwa dirinya menyerahkan seluruhnya kepada Presiden Joko Widodo.
Baca juga : Panglima TNI Izinkan KPK Tangkap Anggotanya yang Lakukan Korupsi
"Siapapun yang Presiden pilih pasti yang terbaik dan itu kan pasti harus dari kepala staff. Jadi ya mungkin ada penyegaran di kepala staff dulu atau juga langsung, tergantung pandangan dan pemikiran pak Presiden seperti apa," tuturnya.
Dave memahami dalam memilih Pimpinan TNI bukanlah hal mudah, namun Dia percaya Jokowi akan memilih sosok terbaik untuk menggantikan posisi Yugo Margono.
"Kita lihat saja lah, karena presiden ada banyak penilaian-penilaian yang presiden miliki dan pandangan-pandangan khusus yang beliau miliki yang kita mungkin tidak sadari dan itu yang harus kita bisa terima putusan-putusan presiden itu seperti apa," tukasnya. (Z-8)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved