Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan bahwa tidak ada bagi-bagi giliran matra angkatan TNI untuk menduduki posisi Panglima TNI. Dave menegaskan semua matra punya peluang yang sama untuk menjadi panglima TNI.
Sebagaimana diketahui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bakal memasuki usia pensiun pada November 2023 mendatang, kondisi itu pun membuat TNI akan segera memiliki Panglima Baru dalam waktu dekat.
"Tidak ada giliran. Tidak ada itu. Pokoknya semua kepala staf bisa. Jadi tidak ada aturan darat, laut, udara. Bisa juga darat darat atau laut, laut atau udara-udara," ucap Dave dalam keterangannya, Kamis (31/8).
Baca juga : Panglima TNI Pastikan 3 Anggota Aniaya Pemuda Aceh Dihukum Berat dan Pecat
Ditanya terkait siapa calon terbaik menurut dirinya untuk menggantikan Yudo Margono, Dave menyebut bahwa dirinya menyerahkan seluruhnya kepada Presiden Joko Widodo.
Baca juga : Panglima TNI Izinkan KPK Tangkap Anggotanya yang Lakukan Korupsi
"Siapapun yang Presiden pilih pasti yang terbaik dan itu kan pasti harus dari kepala staff. Jadi ya mungkin ada penyegaran di kepala staff dulu atau juga langsung, tergantung pandangan dan pemikiran pak Presiden seperti apa," tuturnya.
Dave memahami dalam memilih Pimpinan TNI bukanlah hal mudah, namun Dia percaya Jokowi akan memilih sosok terbaik untuk menggantikan posisi Yugo Margono.
"Kita lihat saja lah, karena presiden ada banyak penilaian-penilaian yang presiden miliki dan pandangan-pandangan khusus yang beliau miliki yang kita mungkin tidak sadari dan itu yang harus kita bisa terima putusan-putusan presiden itu seperti apa," tukasnya. (Z-8)
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Timwas DPR RI soroti rasio tak ideal tenaga medis haji Indonesia. Usul bangun RS Haji di Makkah demi layanan lebih maksimal bagi jemaah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved