Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SATPOL PP beserta jajaran Sat Linmas harus menyikapi perkembangan agenda politik nasional tahun ini dan tahun depan. Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif DPR RI dan DPD RI pada 14 Februari 2024 serta pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota pada 27 November 2024.
“Saat ini sedang berjalan tahapan pendaftaran bagi para calon legislatif. Suasana di lapangan sudah banyak pemasangan berbagai bentuk gambar figur, tokoh sebagai calon yang akan berkompetisi di ruang-ruang publik yang bukan penempatannya dan bukan pada waktu tahapannya,” ungkap Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, Rabu (30/8) di Jakarta pada Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat 2023.
Safrizal mengingatkan agenda kepemiluan tidak lepas dari keterlibatan Satpol PP di provinsi, kabupaten, dan kota. Tentu dari perspektif penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) pada setiap tahapan proses Pemilu ada tahapan yang memiliki dimensi kerawanan-kerewanan tertentu termasuk kerawanan potensi munculnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.
Baca juga: Cak Imin Diprediksi Tinggalkan Koalisi Prabowo
“Saya harapkan melalui forum ini dapat merumuskan pola pemetaan kondisi sebenarnya kesiapan satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024,” kata Safrizal.
Safrizal menyebutkan peran lain dari satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat yakni mengantisipasi dan kesiapan gerak menghadapi potensi munculnya gangguan. Para Kasatpol PP perlu mendiskusikan urgensi pembentukan desk trantibumlinmas Pemilu 2024 di daerah masing-masing.
“Momentum pertemuan ini sebagai wadah untuk saling berkoordinasi, sharing pengalaman di antara peserta dan mendiskusikan berbagai tantangan dan permasalahan untuk menghasilkan solusi dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki,” ajak Safrizal.
Baca juga: Petani Way Kanan Lampung Deklarasi Dukung PAN
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan itu juga mengupas permasalahan yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat yakni ketersediaan SDM aparaturnya, sarana dan prasarana, SOP dan anggaran.
Dari aspek SDM aparatur yakni dari 105.877 jiwa jumlah anggota satpol PP, sebanyak 29.893 jiwa (28,24%) yakni berstatus PNS, dan 75.984 jiwa (71,76%) berstatus non-PNS.
Terkait permasalahan anggota Satpol PP non-PNS, sampai saat ini, sedang diupayakan secara birokratik dan politik dengan mengoordinasikan lebih lanjut lintas kementerian dan lembaga sehingga diharapkan ada solusi berlandaskan ketentuan perundangan.
“Pada umumnya dukungan sarana dan prasarana sebagian besar masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana dalam menunjang tugas karena alokasi anggaran yang diterima untuk urusan bidang trantibum di daerah masing-masing yang sebagian besarnya terserap untuk belanja pegawai dan atau honor, oleh karena itu hari ini diserahkan pula Bantuan Sarpras berupa motor patroli sebagai elemen pengungkit semangat didaerah” tutup Safrizal.
Pada kesempatan itu, Safrizal menyerahkan kendaraan dinas lapangan 28 motor kepada 28 Satpol PP di 28 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang diterima oleh para Kasatpol PP yang turut hadir. (RO/Z-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved