Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang mengaku tidak diajak diskusi secara khusus oleh Prabowo Subianto soal pergantian nama koalisi.
Menurut Zulkifli, proses penggantian nama memang terjadi secara spontan tanpa ada perencanaan. Pembicaraan pun hanya dilakukan saat acara perayaan HUT Ke-25 PAN di Jakarta, Senin (28/8).
"Memang kami semua juga baru tahu. Kami di situ ngomong-ngomongnya, tidak direncanakan," ujar Zulkifli di Jakarta, Selasa (29/8) malam.
Baca juga: Jokowi Disebut Sedang Bermanuver Imbangi Megawati
setelah semua pemimpin partai berembuk, termasuk juga Muhaimin Iskandar.
"Pak Prabowo menanyakan bagaimana kalau nama koalisi kita, sudah, Indonesia Maju saja. Bagaimana Pak Zul? Setuju! Bagaimana Cak Imin? Setuju. Jadi memang baru di acara HUT PAN itu," tuturnya.
Baca juga: Zulhas: Kami tidak Paksa Prabowo Pilih Cawapres Erick Thohir
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto mengumumkan penggantian nama kubu pendukungnya dari semula Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.
Mengetahui keputusan itu, Muhaimin Iskandar mengaku akan melapor hal tersebut kepada partainya.
"Ya saya baru tahu tadi sama Pak Prabowo bahwa koalisinya jadi Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah. Berarti KKIR dibubarkan dong? Nah saya tidak tahu. Saya akan melapor dulu ke partai," paparnya. (Ant/Z-11)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal wacana mengenai pilpres 2029 yang mana Presiden Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjangkau kelompok rentan.
Pemerintah mencatat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin meluas cakupannya dengan jumlah penerima manfaat yang kini telah menembus angka 60 juta orang
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Stok beras dinyatakan aman menjelang Tahun Baru bahkan sampai Lebaran
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved