Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang mengaku tidak diajak diskusi secara khusus oleh Prabowo Subianto soal pergantian nama koalisi.
Menurut Zulkifli, proses penggantian nama memang terjadi secara spontan tanpa ada perencanaan. Pembicaraan pun hanya dilakukan saat acara perayaan HUT Ke-25 PAN di Jakarta, Senin (28/8).
"Memang kami semua juga baru tahu. Kami di situ ngomong-ngomongnya, tidak direncanakan," ujar Zulkifli di Jakarta, Selasa (29/8) malam.
Baca juga: Jokowi Disebut Sedang Bermanuver Imbangi Megawati
setelah semua pemimpin partai berembuk, termasuk juga Muhaimin Iskandar.
"Pak Prabowo menanyakan bagaimana kalau nama koalisi kita, sudah, Indonesia Maju saja. Bagaimana Pak Zul? Setuju! Bagaimana Cak Imin? Setuju. Jadi memang baru di acara HUT PAN itu," tuturnya.
Baca juga: Zulhas: Kami tidak Paksa Prabowo Pilih Cawapres Erick Thohir
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto mengumumkan penggantian nama kubu pendukungnya dari semula Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.
Mengetahui keputusan itu, Muhaimin Iskandar mengaku akan melapor hal tersebut kepada partainya.
"Ya saya baru tahu tadi sama Pak Prabowo bahwa koalisinya jadi Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah. Berarti KKIR dibubarkan dong? Nah saya tidak tahu. Saya akan melapor dulu ke partai," paparnya. (Ant/Z-11)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) saat ini terus mengalami kemajuan dan ditargetkan puluhan ribu unit dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan.
Prabowo Subianto memanggil Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia ke Istana membahas ketahanan pangan dan pasokan energi menyusul krisis Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.
PEMDA yang masih menerapkan praktik pembuangan terbuka (open dumping) di tempat pemrosesan akhir (TPA) melewati batas waktu yang ditetapkan pada 2026 akan terkena sanksi.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal wacana mengenai pilpres 2029 yang mana Presiden Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved