Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KOALISI besar yang terdiri atas Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar memiliki tantangan besar dalam menentukan cawapres pendamping Prabowo Subianto. Pasalnya ketiga partai, selain Gerindra sudah mengantongi kandidat cawapres masing-masing, seperti PKB yang ingin mengusung Cak Imin, PAN mendukung Erick Thohir dan Golkar dengan ketua umumnya Airlangga Hartarto.
"Masing-masing partai tersebut ingin mencalonkan cawapres terkait dengan coattail effect. Dengan ketumnya sebagai cawapres, diharapkan terasosiasi dengan partai asal cawapres tersebut," ujar pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli, Senin (14/8).
Dalam menentukan cawapres tentu perebutan pengaruh di antara ketiga partai tersebut. Hal itu juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan di kabinet nantinya.
Baca juga: Luhut: Sudah Jelas Golkar tidak Bisa Mencalonkan Presiden dan Wakil
Menurut Prof Lili, bila tidak ada titik temu atau kesepakatan terkait cawapres, maka koalisi ini bisa saja sangat lemah. Artinya kekuatan dukungan dari masing-masing partai bisa maksimal bila ada cawapres yang benar-benar memenuhi harapan ketiganya.
"Jika di antara mereka tidak ada titik temu terkait dengan posisi cawapres ini, tidak ada yang mengalah, bisa jadi kohesivitasnya lemah dan rapuh," imbuhnya.
Baca juga: Prabowo Janji tak akan Kecewakan PKB, Golkar, dan PAN
Prof Lili menilai bahwa ketiga partai tersebut kurang mandiri dalam membangun koalisi. Hal itu lantaran adanya signal bahwa koalisi besar terbentuk atas arahan Presiden Joko Widodo.
"Partai politik terlihat juga kurang mandiri dalam membangun koalisi. Mereka dalam membangun koalisi ditengarai ada intervensi dari pihak luar atau kekuasaan," tandasnya. (Van/Z-7)
Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.
PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Partai Golkar meyakini isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang belakangan ini santer dibicarakan tidak diembuskan oleh pihak Istana.
Tidak ada alasan mendesak untuk menggelar Munaslub. Kepemimpinan Bahlil dinilai masih mumpuni.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
Dia menjelaskan bahwa candaan itu muncul karena keduanya memiliki hubungan dekat sebagai sahabat sejak sama-sama aktif di satu organisasi saat menjadi aktivis.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri merupakan hal yang baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved