Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyoroti tingginya biaya pelayanan kesehatan. Menurut dia, rakyat yang butuh pengobatan di rumah sakit (RS) justru jadi miskin karena mahalnya biaya penanganan.
"Betapa banyak warga kita yang datang ke rumah sakit bukannya jadi sembuh malah jadi miskin," kata Anies dalam pidatonya di akun YouTube Agus Yudhoyono, Minggu (6/8).
Anies berkomitmen membereskan persoalan tersebut bila terpilih menjadi presiden. Ia menekankan kesehatan merupakan hak mendasar yang harus diperoleh warga negara.
Baca juga: Anies dan AHY Disambut Ribuan Pendukung pada Acara Dialog Rakyat di Kota Bandung
"Dalam hal ini, saya meyakini perubahan di 2024 harus segera dimulai. Sebab, kesehatan adalah hak mendasar, yang diperlukan datang ke rumah sakit menjadi sembuh bukan pulang menjadi miskin," ujar Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan pentingnya memperhatikan peran tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang terjamin dan pelayanan kesehatan yang merata kunci rakyat mendapat hak kesehatan sepenuhnya.
Baca juga: Anies Ingatkan Pentingnya Kebersamaan pada Relawan
"Susun sistem yang baik, lalu negara hadir memberikan pembiayaan yang cukup. Sehingga pelayanan kesehatan merata untuk semuanya," tegas Anies. (Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved