Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
INDONESIA ke depannya akan menghadapi tantangan besar, baik dari dalam negeri maupun global. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa perahu besar bangsa ini sampai ke tujuan sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.
"Di domestik, kita hadapi tantangan pertambahan penduduk, kemiskinan absolut dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam lewat program hilirisasi bahan tambang/mineral seperti yang dimulai di era Presiden Jokowi saat ini untuk menambah pendapatan negara."
"Pada sisi internasional kita hadapi krisis ekonomi, pemanasan global dan perseteruan antar negara-negara," kata Ketua Umum DPP Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun pada acara Ngopi Bareng dengan perwakilan masyarakat Karo se-Bogor Raya, di Taman Koleksi, Kampus IPB, Bogor, Jabar, Jumat (4/8).
Baca juga : Menakar Kapasitas Kepemimpinan Kuantum Capres dan Cawapres Indonesia
Untuk itu, menurut Musa, dibutuhkan pemimpin bangsa yang benar-benar menguasai dan mampu menghadapi tantangan tersebut.
"Kriteria pemimpin bangsa yang diyakini mampu menakhodai bangsa ini ke depan ada pada diri Prabowo Subianto. Beliau telah teruji, baik secara militer maupun sipil."
"Keterlibatannya di pemerintahan Presiden Jokowi makin memparipurnakan kepemimpinan beliau untuk kemudian diharapkan bisa memimpin Indonesia melalui pesta demokrasi Pilpres 2024 nanti," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.
Baca juga : Pengamat : Jabar Butuh Pemimpin Tegas Seperti Prabowo
Keputusan Prabowo menerima pinangan Jokowi jadi salah satu menterinya adalah tepat dan terbukti efektif. Dari berbagai survei, Kementerian Pertahanan yang dipimpinnya selalu menjadi salah satu yang terbaik.
"Itu menjadi indikator bahwa sebagai negarawan, Prabowo selalu melihat kepentingan bangsa dan negara. Baginya, kepentingan nasional segalanya di atas kepentingan pribadi," tukasnya.
Musa juga menyayangkan apabila ada masyarakat yang mengkaitkan Prabowo dengan isu-isu pelanggaran HAM.
Baca juga : Dukungan Erick Thohir Kuatkan Posisi Prabowo
"Kita ini negara hukum. Sejauh ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Prabowo melanggar HAM. Kalau melanggar HAM, tak mungkin berani Pak Jokowi memintanya untuk jadi menteri," ungkap Ketua Dewan Pembina Pejuang Milenial Prabowo (PMP) ini.
Ketua Panitia Peduli Karo yang menggagas acara, Imran Sinulingga, dan Sekretaris Peduli Karo Kris Kaban mengatakan pihaknya memandang acara tersebut penting agar tokoh dan warga Karo bisa memahami utuh Prabowo Subianto sehingga selanjutnya bisa menjelaskan kepada khalayak luas.
"Kami tidak melihat latar belakang politik, tetapi sebagai sesama anak bangsa, tentu kita mau Pilpres 2024 bisa berjalan damai dan warga Karo bisa terlibat secara aktif," pungkasnya. (RO/S-2)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved