Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), dinilai masih berharap Partai Golkar mendukung bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan. Dukungan Golkar akan memperkuat poros yang sudah diisi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
"Tapi ya apa yang disampaikan Pak JK ya itu menjadi sebuah pikiran dia ya untuk memperkuat barisan Koalisi Anies Baswedan, seandainya Golkar bisa masuk ke sana," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat dihubungi, Selasa (1/8).
Kendati demikian, Partai Golkar dinilai sulit merapat ke poros Anies. Konstruksi politik yang terbangun tidak menyiratkan partai politik (parpol) berlogo pohon beringin itu akan ke KPP.
Baca juga: Moncer Survei LSI, Elektabilitas Prabowo Subianto Dikaitkan dengan Milenial
"Dari konstruksi politik yang ada, saya melihatnya Golkar berat mendukung masuk Koalisi perubahan untuk mendukung Anies," ujar Ujang.
MI/Ardi--Anies Baswedan
Terlebih, ketika Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021. Pemeriksaan itu akan mengindikasikan Airlangga diduga terkait dengan kasus itu.
Menurut Ujang, usai pemeriksaan itu justru makin memperlihatkan Golkar merapat ke poros pendukung Ganjar Pranowo dan ingin berkoalisi dengan PDIP. Sementara, bila Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Airlangga terjadi, arah dukungan Golkar diyakini ke Prabowo Subianto.
Baca juga: Ganjar Beresiko Kehilangan Perhatian Jokowi
"Sejatinya Golkar arah dukungan untuk Ganjar Pranowo karena persoalan sandera politik terkait dengan persoalan kasus Airlangga di Kejaksaan itu dan tadi seandainya skema Munaslub ada, yang terjadi misalnya ke Prabowo," beber Ujang.
Sebelumnya, JK merespons soal rendahnya elektabilitas Anies pada sejumlah hasil jajak pendapat. JK menyinggung kemenangan Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2016.
"Trump juga rendah sekali elektabilitasnya menurut para peneliti," kata JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.
JK mengatakan kalkulasi elektabilitas kerap terjadi jelang pemilihan umum. Namun, ada tren yang tidak terlalu berpengaruh karena hanya ditentukan berdasarkan jumlah responden yang terbatas. (Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved