Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
AKSES terhadap keadilan menjadi isu utama dalam penegakan hukum dewasa ini. Ungkapan standar bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas masih tampak relevan dengan kondisi bangsa saat ini.
Hal tersebut menjadi benang merah dari diskusi pakar yang diselenggarakan Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan di Jakarta, Sabtu (29/7). Hadir sebagai narasumber adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus ketua dewan penasihat tim hukum nasional Anies Baswedan, yaitu Hamdan Zoelva.
Hamdan mengungkapkan ketimpangan dalam mengakses keadilan ini tampak nyata di Indonesia. Orang-orang kaya, dengan segala kuasa, mampu mengendalikan hukum demi kepentingan mereka. Sebaliknya, orang-orang miskin semakin sulit mendapatkan keadilan.
“Ia tidak memiliki alat bargaining untuk mendapatkan keadilan sehingga keadilan itu harus diperjuangakan. Seperti ungkapan ‘hilang kambing urusan dengan hukum menjadi hilang kerbau’. Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ungkapnya.
Menurut Hamdan, hukum seharusnya menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pada aspek yang lebih tinggi, hukum menjadi alat untuk menggapai cita-cita negara.
Namun, pemandangan hari ini tidak menunjukkan hal tersebut. Alih-alih sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial, hukum tidak lain hanyalah kompromi dari bertemunya kepentingan para elit.
“Undang-undang cipta kerja adalah refleksinya. Lobi para pengusaha jauh lebih efektif dari pada rakyat banyak. Dan itu sangat mempengaruhi pembentukan undang-undang,” tutur Hamdan.
Dijelaskannya, apa yang terjadi saat ini bukanlah cita-cita dari negara Indonesia. Cita-cita negara Indonesia adalah terbentuknya welfare state atau negara sejahtera, bukan negara kapitalis dan bukan pula negara sosialis.
Pada konsep welfare state, posisi negara harus berdiri di tengah-tengah orang banyak dan harus memberikan jaminan kepada semuanya. Hamdan mencontohkan apa yang saat ini dipraktikkan oleh negara-negara di Skandinavia, saat negara turut mengatur selisih pendapatan antarwarga.
“Negara-negara Skandinavia ini luar biasa Islami dalam hal ekonomi. Negara bahkan mengintervensi selisih perbandingan penghasilan antara orang terkaya dengan orang termiskin sehingga ketimpangannya sangat rendah,” jelasnya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan diskusi pakar ini, Direktur Eksekutif THN Anies Baswedan Zuhad Aji Firmantoro menyampaikan kegiatan ini digelar untuk menghadirkan pandangan kritis tentang penegakan hukum di Indonesia.
Hasil dari diskusi pakar ini akan menjadi landasan bagi THN Anies Baswedan dalam merumuskan agenda perbaikan penegakan hukum di Indonesia.
“Tentu kolaborasi dan partisipasi dari semua pihak sangat berarti dalam mewujudkan perubahan yang positif dalam perbaikan penegakan hukum yang lebih adil dan membawa kepada kesejahteraan sosial,” tutupnya. (RO/Z-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved