Anies Baswedan: Pengambilan Kebijakan Jangan Berdasarkan Selera dan Pertimbangan Politik

SEBUAH kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh pemerintah sudah barang tentu akan memberi dampak pada banyak aspek, bukan hanya kepada sektor ekonomi maupun sektor umum lainnya melainkan juga pada kehidupan masyarakat. Oleh karenanya bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menilai penting untuk pemerintah tidak mengambil sebuah keputusan berdasarkan ‘selera’ pemimpinnya.

“Jadi bukan berdasarkan selera A,B atau C, tetapi libatkan seluruh stakeholder relevan di dalam penyusunan keputusan tersebut. Jadi ketika ada persoalan, misalnya transportasi umum, gubernur tidak datang lalu memberikan solusinya, tetapi tentukan capaian yang ingin dicapai dan dirumbukkan bersama dengan seluruh stakeholder. Jadi bukan selera, Saya akan teruskan atau tidak teruskan tetapi justru libatkan semua,” ungkap Anies dalam keterangan tertulis, Selasa (25/7).

Lebih lanjut Anies menilai dalam proses tersebut ada tiga hal yang harus menjadi acuan dan penentu dalam pengambilan keputusan. Pertama itu ilmu, kemudian data, serta fakta yang menjadi penentu dalam pengambilan keputusan dan dalam prosesnya dinilai secara objektif.

Baca juga: Anies Baswedan Bertemu dengan Susi Pudjiastuti, ini yang Dibicarakan

Menurut Anies bila memang tahapan tersebut sudah dilakukan dan dinilai baik, keputusan itu dapat diambil, tetapi sebaliknya bila tidak sebaiknya jangan diambil keputusan tersebut.

“Saya berharap (Indonesia) ke depan kita harus mengedepankan pertimbangan teknokrasi di atas pertimbangan politik. Jadi sifatnya teknokrasi dan biarkan ini yang mendominasi. Jangan sampai pengambil keputusan sekedar menetapkan apa yang menjadi aspirasi dirinya tetapi tidak memasukkan data-data, fakta dan pandangan para ahli,” ujar Anies.

Baca juga: Duduk Lesehan, Anies Dengarkan Aspirasi Buruh di Bogor

Pendekatan-pendekatan tersebut juga dapat diterapkan dalam menjawab berbagai tantangan dan isu spesifik di level nasional. Misalnya saja terkait kebijakan Ibu Kota Negara (IKN), isu terkait hilirisasi maupun berbagai hal–hal kebijakan besar lainnya. (Z-7)