Pengamat: Keputusan Pergantian Ketum Golkar Harus Dikembalikan pada AD/ART Partai

DIREKTUR Eksekutif lembaga survei Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai Partai Golkar adalah partai yang tidak bergantung pada sosok tertentu. Golkar dinilai partai yang cukup matang dan modern. Sehingga apa pun keputusan arah partai semestinya melalui konsensus para kader selaku pemilik suara di partai.

"Partai Golkar selama ini partai yang tidak tergantung pada sosok tertentu. Tidak berbasis center of candidate sehingga siapapun ketua umum partainya, Golkar sudah settle. Tidak menjadi patokan bahwa ketum partai akan menentukan nasib dan masa depan partai," ujar dia ketika dihubungi, Kamis (13/7).

Ia menilai Golkar berbeda dengan partai lain sebab Golkar dianggap partai yang relatif matang dan berpengalaman. Mengenai pergantian ketua umum, Syarwi mengatakan keputusannya harus dikembalikan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Baca juga: Luhut Disebut Cocok Menggantikan Airlangga, Begini Reaksi Golkar

"Kembali pada peserta atau anggota sebagai pemilik saham partai," ucapnya.

Ia lebih jauh mengatakan bahwa partai politik adalah institusi yang modern dan ada kondisi keteraturan. Partai, sambung Syarwi, adalah organisasi yang tertib. Sehingga apapun yang dilakukan atau diinginkan oleh elit, keputusannya harus dikembalikan pada pemilik hak suara yakni pengurus partai di tingkat cabang dan pusat.

Baca juga: Sekjen Golkar: Tidak Ada Kelompok yang Mau Lengserkan Airlangga

"Yang menjadi saham penentu partai mau kemana," imbuh dia.

Selama keputusan itu sesuai mekanisme dalam partai melalui musyawarah, mufakat dan konsensus, serta AD/ ART kepartaian, Syarwi menilai pergantian ketum tidak ada masalah

"Apalagi Partai Golkar bukan dimiliki satu atau dua orang, sahamnya adalah seluruh kader Partai Golkar. Kalau ada suara-suara pergantian ketum karena elektabilitasnya rendah harus kembali pada keputusan sebelumnya. Hasil rapat kerja nasional (rakernas) maupun Munas, atau muktamar," paparnya

Karenanya, sambung Syarwi, setiap keputusan di partai harus didahulukan dengan musyawarah, mufakat dan konsensus dan kembali pada anggota yang punya hak politik untuk menentukan arah dukungan partai.

Seperti diberitakan, Partai Golkar tengah dilanda isu pergantian ketua umum. Ketua Umum saat ini Airlangga Hartarto ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) 2019, sebagai bakal calon presiden (bacapres) yang akan diusung. Namun, hingga kini Golkar belum juga mengumumkan bacapresnya sehingga ada masukan dari Dewan Pakar Partai Golkar untuk mengevaluasi hal itu. (ind)