DPR Dukung Pos Indonesia Tangani Logistik Pemilu 2024

KOMISI VI DPR mendukung PT Pos Indonesia sebagai official partner/verified vendor untuk distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu 2024 baik domestik maupun internasional. Demikian salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama Pos Indonesia yang membahas terkait peran strategis Pos Indonesia dalam penanganan logistik Pemilu tahun 2024, di Gedung DPR, Selasa (11/2).

Dalam RDP yang dipimpin Martin Manurung, Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Joemadi memberikan penjelasan tentang kesiapan BUMN itu dalam mendukung distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu 2024. Pos Indonesia melakukan persiapan untuk mengantisipasi, khususnya ketepatan waktu dengan membuat rute-rute yang detail dan persiapan lain serta melakukan proses label katalog elektronik berkoordinasi dengan LKPP dan KPU.

Dalam pelaksanaan nanti Pos Indonesia tidak sendirian karena telah ada klaster logistik perusahaan-perusahaan BUMN seperti KAI, Damri, Pelni, Pelindo, Angkasa Pura I, dan Angkasa Pura II. Dirut Pos Indonesia ditunjuk sebagai Ketua Project Management Office (PMO) dalam klaster logistik tersebut. "Bahkan karena waktunya yang ketat dan membutuhkan banyak resource, bukan tidak mungkin Klaster PMO Logistik pun membutuhkan bantuan pihak ketiga atau swasta," ujar Faizal.

Baca juga: Kebijakan KPU Memperpanjang Perbaikan Berkas Bacaleg Dikritik

Kesiapan Pos Indonesia saat ini memiliki lebih dari 10.000 armada darat mulai dari sepeda motor, blind van, truk engkel, wingbox, dan kerja sama multimoda meliputi transportasi logistik darat (land cargo), transportasi logistik laut (sea freight), dan transportasi logistik udara (air freight), serta kerja sama dengan pengelola terminal di pelabuhan, bandara, stasiun, dan kawasan industri. Perusahaan menyiapkan lebih dari 1 juta rute domestik dan lebih dari 200 negara tujuan di dunia untuk pemilih di luar negeri. Maklum, Pos Indonesia sebagai designated operator dari Perhimpunan Pos Universal (Universal Postal Union) sebagai network pos seluruh dunia. 

Pos Indonesia juga memiliki lebih dari 4.500 titik kantor dan area kerja serta SDM yang tersebar hingga pelosok Nusantara yang siap dimanfaatkan untuk mendukung distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu 2024, termasuk tempat untuk pelipatan surat suara dalam waktu tertentu sesuai kebutuhan. Kemudian, Pos Indonesia juga siap mengintegrasikan sistem tracking yang dimiliki dengan sistem yang digunakan KPU (Sistem Informasi Logistik/Silog KPU). "Untuk dashboard yang real time sudah disiapkan dan sedang diuji coba agar pada waktunya siap dalam pendistribusian logistik Pemilu 2024 sehingga kiriman dapat dilacak dan transparan," papar Faizal.

Baca juga: Tidak Ada Pengumuman Cawapres Anies di Apel Siaga Perubahan

Sebelumnya, Pos Indonesia berpengalaman sebagai Official Partner atau Verified Vendor logistik pemilu untuk kiriman domestik dan internasional pada Pemilu 2004 dan 2009 serta berkontribusi menjadi subkontraktor dalam logistik pemilu untuk beberapa kiriman domestik dan internasional pada Pemilu 2014 dan 2019. "Saat ini kami sedang mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi e-Catalogue LKPP Katalog Sektoral untuk distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu 2024 sementara pada Katalog Nasional LKPP kami sudah terdaftar," imbuh Faizal. (RO/Z-2)