Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menekankan komitmen pemerintah dalam mengelola kawasan perbatasan negara. Berbagai upaya seperti pengalokasian dana pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (BWN-KP) dilakukan pemerintah untuk memajukan daerah perbatasan.
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, pada tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengelolaan BWN-KP sebanyak Rp7,7 triliun yang tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda). Anggaran tersebut dialokasikan secara khusus untuk memperkuat kawasan perbatasan, bukan diperuntukan bagi urusan lain.
"Ini (penggunaan anggaran) mungkin memerlukan koordinasi di tingkat pemerintah dan juga dikoordinasi dan pengawasan dari DPR," ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (11/7).
Baca juga: Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 132/BS Amankan Anggota OPM Di Perbatasan RI-PNG
Mendagri mengungkapkan, BNPP telah menyusun desain program besar dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Namun, di tingkat eksekusi, terlaksananya desain program tersebut bergantung pada masing-masing program kementerian/lembaga.
Dia menegaskan, Presiden Jokowi menginginkan kawasan perbatasan tidak hanya menyangkut kedaulatan negara, tetapi juga kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan. Dengan begitu, masyarakat perbatasan tidak bergantung pada suplai dari negara tetangga. Namun, daerah perbatasan justru bakal menjadi suplasi bagi kebutuhan negara tentangga.
“Sekaligus (membangun) sentra-sentra ekonomi baru yang bisa memperkuat nasionalisme masyarakat di perbatasan dan kalau bisa juga untuk ketahanan nasional,” imbuh Tito.
Baca juga: Mendag Bertemu Menteri Malaysia Bahas Rencana Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Perbatasan
Dia menambahkan, pemerintah menargetkan bakal membangun 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dari target itu, sebanyak 8 PLBN sudah beroperasi, 5 sudah beroperasi tapi belum diresmikan, 3 sedang dibangun, 2 sedang persiapan dibangun, serta 8 lainnya masih tahap perencanaan. (Z-6)
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian memperingatkan pemda di Sumatra Utara agar tidak menyelewengkan dana penanganan bencana.
Mendagri sebut tolok ukur utama keberhasilan pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang adalah kembalinya fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
Mendagri mendoakan istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng, Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso itu yang wafat agar mendapatkan tempat yang terbaik.
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
Pemerintah menyiapkan bantuan Rp15-60 juta untuk rumah rusak akibat bencana di Sumatra. Namun, pencairan masih menunggu Inpres dan proses validasi data
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved