Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menekankan komitmen pemerintah dalam mengelola kawasan perbatasan negara. Berbagai upaya seperti pengalokasian dana pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (BWN-KP) dilakukan pemerintah untuk memajukan daerah perbatasan.
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, pada tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengelolaan BWN-KP sebanyak Rp7,7 triliun yang tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda). Anggaran tersebut dialokasikan secara khusus untuk memperkuat kawasan perbatasan, bukan diperuntukan bagi urusan lain.
"Ini (penggunaan anggaran) mungkin memerlukan koordinasi di tingkat pemerintah dan juga dikoordinasi dan pengawasan dari DPR," ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (11/7).
Baca juga: Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 132/BS Amankan Anggota OPM Di Perbatasan RI-PNG
Mendagri mengungkapkan, BNPP telah menyusun desain program besar dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Namun, di tingkat eksekusi, terlaksananya desain program tersebut bergantung pada masing-masing program kementerian/lembaga.
Dia menegaskan, Presiden Jokowi menginginkan kawasan perbatasan tidak hanya menyangkut kedaulatan negara, tetapi juga kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan. Dengan begitu, masyarakat perbatasan tidak bergantung pada suplai dari negara tetangga. Namun, daerah perbatasan justru bakal menjadi suplasi bagi kebutuhan negara tentangga.
“Sekaligus (membangun) sentra-sentra ekonomi baru yang bisa memperkuat nasionalisme masyarakat di perbatasan dan kalau bisa juga untuk ketahanan nasional,” imbuh Tito.
Baca juga: Mendag Bertemu Menteri Malaysia Bahas Rencana Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Perbatasan
Dia menambahkan, pemerintah menargetkan bakal membangun 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dari target itu, sebanyak 8 PLBN sudah beroperasi, 5 sudah beroperasi tapi belum diresmikan, 3 sedang dibangun, 2 sedang persiapan dibangun, serta 8 lainnya masih tahap perencanaan. (Z-6)
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Kebijakan tersebut juga merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang merencanakan perjalanan ibadah umrah mendekati Idulfitri.
Mendagri Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian meninjau lokasi hunian sementara di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh
Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.
Mendagri dan Menteri PKP tinjau penanganan permukiman kumuh di Kubu Raya, fokus pada penyelarasan data agar program tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Mendagri Tito Karnavian sampaikan duka mendalam atas wafatnya Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno di RSPAD Jakarta. Simak profil singkat dan pesannya bagi generasi muda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved