Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim mengatakan data yang mereka miliki aman dan tidak ada kebocoran data. Dia bahkan meminta pihak BSSN untuk menyelidiki betul kepastian kebocoran data tersebut.
"Yang saya bisa pastikan saat ini data biometric aman. Diselidiki benar atau tidak tentang adanya hacker yang ambil data," ujarnya, Jumat (7/7).
Silmi yang dihubungi, Jumat (7/7) menerangkan Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam prosesnya penyimpanan data sudah sesuai dengan SOP bahkan sedang implementasi ISO 270001-2022 tentang sistem manajemen keamanan informasi.
Baca juga: 34 Juta Data Paspor WNI Bocor, Pemerintah Diminta Buat Peraturan Darurat
"Rencananya akan tuntas mendapatkan sertifikat ISO tersebut pada bulan Juli 2023;" imbuhnya.
Dengan adanya klaim kebocoran data itu oleh BSSN Silmi tidak mau berandai-andai tentang pembocoran data tersebut.
Baca juga: Data 34 Juta Paspor WNI Diretas Bjorka dan Dijual di Dark Web, Salah Siapa?
"Jangan berandai-andai. Hasil penyelidikan belum keluar," tukasnya.
Di sisi lain anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menyayangkan kebocoran data tersebut. Namun DPR perlu memastikan lebih lanjut tentang kebocoran data yang kembali terjadi.
"Idealnya memang perlu segera RUU keamanan siber bukan hanya perpres sehingga jelas tupoksi kelembagaan, siapa yang di depan apakah Kominfo, BSSN atau Polri Cybercrime," ucapnya.
Idealnya BSSN harus memastikan arsitek keamanan siber lembaga negara memiliki keamanan siber yang mumpuni, serta terdepan bila ada kejadian ini terjadi.
"Karena perlu instansi keamanan yang menjadi perwakilan bila ada cross border crime seperti serangan siber ini. Kominfo dan polisi bergerak di yurisdiksi Indonesia sehingga memiliki keterbatasan, misal Bjorka ada di luar negeri," tandasnya. (Sru/Z-7)
DI Indonesia, kasus kebocoran data pribadi sebetulnya bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sekali-dua kali terjadi kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan para peretas.
KPU menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memitigasi kebocoran data pemilih menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Denny meminta penjelasan dari Telkomsel mengenai data pribadinya yang bocor dalam 3X24 jam. Dia mengancam akan menggugat ke pengadilan jika tidak mendapatkan penjelasan.
Terkait dengan kejadian yang dialami Denny Siregar, pihaknya siap bekerja sama untuk membantu, serta berkoordinasi dengan pihak berwajib.
Kepolisian tengah mendalami profil pelaku yang sudah terlacak. Namun, belum bisa memastikan server yang digunakan pelaku peretasan dan pembobolan.
Dedi mengatakan bahwa pihak Direktorat Siber Bareskrim Polri akan mendalami lebih jauh terhaik hal ini.
Mendata seluruh keluarga yang menjadi target sasaran pendataan di Indonesia dengan melakukan kunjungan rumah ke rumah.
Data center ISC dapat beropersi dan tak mengalami ganguan karena Data Center ISC Cyber-1 telah memiliki sertifikasi Tier III Facility dari Uptime Institute.
Dengan demikian, sistem proteksi kebakaran di ruang data center tidak mendeteksi potensi kebakaran.
Kemensos meluncurkan New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah dipadankan dengan NIK yang dikelola Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Integrasi data antardua lembaga BPJS ini diharapkan mampu mengoptimalkan layanan program jaminan sosial pada umumnya, dan JKP secara spesifik dengan adanya integrasi data.
Menkominfo Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya untuk melakukan harmonisasi dan validasi data dari lapangan terkait data penilaian level PPKM.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved