Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
RENCANA pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tengah digodok serius. Namun, waktu pertemuan itu belum bisa dipastikan.
"PDIP sedang me-arrange agenda pertemuan itu. Kita tunggu teman-teman PDIP," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (6/7).
Huda juga enggan berandai-andai jika ada tawaran dari PDIP. Terlebih, PKB terikat dengan Partai Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Baca juga : Komunitas Batik Lumajang Dukung Cak Imin Presiden 2024
"Kan belum (bertemu), nanti kita malah bertepuk sebelah tangan. Kita tunggu Bu Mega," ujar Huda.
Baca juga : Senopati Syndicate: Kandidat Cawapres Pendamping Prabowo Harus Dapat Pengakuan PKB
Ketua Komisi X DPR itu mengatakan pertemuan PKB dengan PDIP sudah dikomunikasikan dengan Gerindra. Terlebih, lanjut Huda, pertemuan tersebut sebatas sahabat lama.
"Kalau PKB enggak komunikasi sama PDIP malah aneh, sebagai teman lama. Jadi karena teman ya biasa aja," ucap Huda.
Pertemuan PKB dan PDIP belakangan baru terjadi. Pertemuan ini baru sebatas tingkat fraksi di DPR pada Selasa, 4 Juli 2023.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengungkap bahwa PDIP ngobrol panjang dengan PKB di DPR. Pada pertemuan itu, Fraksi PKB dipimpin ketua fraksinya Cucun Ahmad Syamsurijal.
Bambang mengatakan dalam pertemuan itu membahas soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). PKB juga menitipkan pesan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tetapi hal itu enggan dibocorkan.
"Apakah di situ capres-cawapres dibicarakan? Ya dibicarakan. Tapi kan kita semua tahu, itu adalah masukan untuk ibu ketum untuk kami sampaikan. Ya PKB kan beberapa poin, mosok saya bocorin," kata Bambang. (MGN/Z-8)
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Mengenai usulan Pilkada tak langsung, Sekjen Partai Golkar menilai bahwa keterlibatan representasi masyarakat daerah harus tetap ada.
Tom Lembong divonis hukuman penjara selama 4,5 tahun serta denda sebesar Rp750 juta
Masyarakat Miskin Tercoret dari PBI JKN Bisa Ajukan Reaktivas
Cak Imin menyatakan 100 Sekolah Rakyat rintisan yang memanfaatkan aset bangunan milik negara telah siap beroperasi dan diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved