Mentan Janji Beri Informasi yang Dibutuhkan KPK

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo berhalangan hadir saat diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan informasi terkait penyelidikan dugaan rusuah di Kementerian Pertanian (Kementan) hari ini, Jumat (16/6).

Dia pun berjanji akan menghadiri pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikutnya.

"Kami belum bisa memenuhi undangan KPK hari ini sama sekali bukan karena urusan pribadi, tetapi dalam rangka menjalankan tugas Negara. Namun demikian, Kami pastikan tetap menghormati KPK dan mengajukan permintaan agar dapat diperiksa pada hari Selasa, 27 Juni 2023," kata Syahrul melalui keterangan tertulis, Jumat.

Baca juga: Mentan Belum Penuhi Panggilan KPK karena Tugas ke Luar Negeri

Syahrul tidak bisa menyambangi KPK karena harus menghadiri Agriculture Minister Meeting G20 di India. Acara itu sudah dijadwalkan sejak lama.

"Indonesia yang telah dipercaya sebagai Presidensi G20 2022 tentu saja sepatutnya hadir dalam penutupan perhelatan internasional tersebut," ucapnya.

Baca juga: Soal Penyelidikan di Kementan, Firli: Tidak Ada Pengaruh Kekuasaan

Syahrul berharap KPK mengabulkan permintaan penundaan pemeriksaan sampai 27 Juni 2023. Sebab, setelah dari India, dia harus menghadiri kegiatan di negara lain.

"Setelah itu, juga terdapat rencana kunjungan ke RRT dan Korea Selatan dalam rangka penguatan kerjasama modernisasi pertanian dan fasilitasi pasar ekspor pertanian," sambung mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu.

Sebelumnya, KPK meluruskan kabar yang menyebut pihaknya menarget Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Informasi yang beredar bahkan penyelidikan di Kementan berbau politik.
 
"Kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK menargetkan seorang menteri, ataupun dikaitkan dengan politik," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Ali mengatakan tudingan miring itu merupakan hal lumrah di KPK. Biasanya, kata dia, penyebarnya merupakan pihak berkepentingan dalam sebuah penanganan perkara.
 
KPK menegaskan tidak pernah menarget pihak tertentu dalam menangani perkara. Penyelidikan yang diusut, kata Ali, terjadi di Kementan, bukan menarget Syahrul.
 
"Penyelidikan terkait dengan dugaan adanya korupsi di Kementerian Pertanian, saya perlu garis bawahi di Kementerian Pertanian, supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya salah," ujar Ali. (Z-11)