Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo berhalangan hadir saat diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan informasi terkait penyelidikan dugaan rusuah di Kementerian Pertanian (Kementan) hari ini, Jumat (16/6).
Dia pun berjanji akan menghadiri pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikutnya.
"Kami belum bisa memenuhi undangan KPK hari ini sama sekali bukan karena urusan pribadi, tetapi dalam rangka menjalankan tugas Negara. Namun demikian, Kami pastikan tetap menghormati KPK dan mengajukan permintaan agar dapat diperiksa pada hari Selasa, 27 Juni 2023," kata Syahrul melalui keterangan tertulis, Jumat.
Baca juga: Mentan Belum Penuhi Panggilan KPK karena Tugas ke Luar Negeri
Syahrul tidak bisa menyambangi KPK karena harus menghadiri Agriculture Minister Meeting G20 di India. Acara itu sudah dijadwalkan sejak lama.
"Indonesia yang telah dipercaya sebagai Presidensi G20 2022 tentu saja sepatutnya hadir dalam penutupan perhelatan internasional tersebut," ucapnya.
Baca juga: Soal Penyelidikan di Kementan, Firli: Tidak Ada Pengaruh Kekuasaan
Syahrul berharap KPK mengabulkan permintaan penundaan pemeriksaan sampai 27 Juni 2023. Sebab, setelah dari India, dia harus menghadiri kegiatan di negara lain.
"Setelah itu, juga terdapat rencana kunjungan ke RRT dan Korea Selatan dalam rangka penguatan kerjasama modernisasi pertanian dan fasilitasi pasar ekspor pertanian," sambung mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu.
Sebelumnya, KPK meluruskan kabar yang menyebut pihaknya menarget Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Informasi yang beredar bahkan penyelidikan di Kementan berbau politik.
"Kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK menargetkan seorang menteri, ataupun dikaitkan dengan politik," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Ali mengatakan tudingan miring itu merupakan hal lumrah di KPK. Biasanya, kata dia, penyebarnya merupakan pihak berkepentingan dalam sebuah penanganan perkara.
KPK menegaskan tidak pernah menarget pihak tertentu dalam menangani perkara. Penyelidikan yang diusut, kata Ali, terjadi di Kementan, bukan menarget Syahrul.
"Penyelidikan terkait dengan dugaan adanya korupsi di Kementerian Pertanian, saya perlu garis bawahi di Kementerian Pertanian, supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya salah," ujar Ali. (Z-11)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Presiden Jokowi mengakui, saat ini stok yang ada di Bulog 1,7 juta ton masih harus ditambah lagi sampai akhir tahun, kira-kira 1,5 juta ton.
Kartu Tani tetap berlaku, tapi KTP juga bisa dipakai menebus pupuk subsidi
Pada hari pertama diminta kembali menjadi Menteri Pertanian, dirinya langsung berupaya meningkatkan biaya operasional penyuluh (BOP)
Pemerintah terus berupaya memaksimalkan produksi pangan di Indonesia, khususnya padi
Dengan dioptimalkannya 9 bendungan ini diharapkan produksi meningkat, sehingga upaya mewujudkan swasembada pangan bisa terlaksana secepat-cepatnya
Pertanian tak hanya menanam padi atau bahan pokok lainnya, tapi juga merambah peternakan dan perikanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved