Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo berhalangan hadir saat diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan informasi terkait penyelidikan dugaan rusuah di Kementerian Pertanian (Kementan) hari ini, Jumat (16/6).
Dia pun berjanji akan menghadiri pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikutnya.
"Kami belum bisa memenuhi undangan KPK hari ini sama sekali bukan karena urusan pribadi, tetapi dalam rangka menjalankan tugas Negara. Namun demikian, Kami pastikan tetap menghormati KPK dan mengajukan permintaan agar dapat diperiksa pada hari Selasa, 27 Juni 2023," kata Syahrul melalui keterangan tertulis, Jumat.
Baca juga: Mentan Belum Penuhi Panggilan KPK karena Tugas ke Luar Negeri
Syahrul tidak bisa menyambangi KPK karena harus menghadiri Agriculture Minister Meeting G20 di India. Acara itu sudah dijadwalkan sejak lama.
"Indonesia yang telah dipercaya sebagai Presidensi G20 2022 tentu saja sepatutnya hadir dalam penutupan perhelatan internasional tersebut," ucapnya.
Baca juga: Soal Penyelidikan di Kementan, Firli: Tidak Ada Pengaruh Kekuasaan
Syahrul berharap KPK mengabulkan permintaan penundaan pemeriksaan sampai 27 Juni 2023. Sebab, setelah dari India, dia harus menghadiri kegiatan di negara lain.
"Setelah itu, juga terdapat rencana kunjungan ke RRT dan Korea Selatan dalam rangka penguatan kerjasama modernisasi pertanian dan fasilitasi pasar ekspor pertanian," sambung mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu.
Sebelumnya, KPK meluruskan kabar yang menyebut pihaknya menarget Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Informasi yang beredar bahkan penyelidikan di Kementan berbau politik.
"Kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK menargetkan seorang menteri, ataupun dikaitkan dengan politik," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Ali mengatakan tudingan miring itu merupakan hal lumrah di KPK. Biasanya, kata dia, penyebarnya merupakan pihak berkepentingan dalam sebuah penanganan perkara.
KPK menegaskan tidak pernah menarget pihak tertentu dalam menangani perkara. Penyelidikan yang diusut, kata Ali, terjadi di Kementan, bukan menarget Syahrul.
"Penyelidikan terkait dengan dugaan adanya korupsi di Kementerian Pertanian, saya perlu garis bawahi di Kementerian Pertanian, supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya salah," ujar Ali. (Z-11)
KPK memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK tengah menyelidiki asal-usul sepeda motor milik orang lain yang ditemukan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan disita oleh penyidik pada 10 Maret 2025.
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Boyamin sebelumnya pernah mengajukan gugatan praperadilan penyidikan kasus suap Harun Masiku pada 2024 lalu. Dia mengatakan akan kembali mengajukan gugatan pada Agustus mendatang.
Penyidik mengusut bukti elektronik, untuk mendalami alur perintah suap terhadap para tersangka dalam kasus ini.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Mentan menjamin bahwa stok pangan nasional tetap dalam kondisi aman. Selain itu, penyerapan gabah dari petani diperkirakan bisa mencapai 400 hingga 500 ribu ton pada bulan ini.
Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Mohamad Sabu, mengungkapkan pihaknya akan mempelajari teknologi khususnya di bidang pertanian dari Indonesia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu dengan mahasiswa BEM Fakultas Pertanian dari berbagai perguruan tinggi untuk berdiskusi tentang masa depan pertanian Indonesia.
Tindakan tegas diambil pemerintah agar masyarakat merasa tenang, terutama dalam menjalankan ibadah puasa dengan tidak terganggu oleh naiknya harga bahan pokok.
Pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp16,6 triliun agar Bulog menyerap tiga juta ton setara beras pada 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved