Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH partai disebut akan membentuk 'koalisi permanen' yang diisi oleh 4 partai, yakni PKB, PAN, Golkar, dan Gerindra. Poros ini hampir pasti akan usung Prabowo Subianto sebagai capres. Meski demikian, ada persoalan dalam penentuan posisi cawapres. Sejumlah nama juga disebut akan diajukan sebagai pendamping Prabowo yakni Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), dan Erick Thohir (PAN).
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo, Surokim Abdussalam menilai rencana koalisi itu membuat pertarungan semakin sengit pada Pemilu 2024.
"Koalisi ini membuat persaingan akan kian sengit, apalagi berada tidak dalam satu barisan dengan PDIP. Sehingga potensi untuk head to head dengan PDIP akan tinggi," terangnya saat dihubungi.
Baca juga: Gerindra Bantah Isu Keretakan dengan PKB
Selain mewarnai peta persaingan di 2024, koalisi tersebut juga akan mendapati tantangan internal. Masing-masing partai akan berebut posisi cawapres.
"Koalisi ini akan sengit berebut posisi cawapres dan itu menjadi tidak mudah. Interplay ini potensial membuat gesekan di antara partai-partai," terusnya.
Baca juga: Golkar Bantah Ada Konflik Internal
Kendati demikian, koalisi yang disebut permanen itu tidak mudah terwujud.
"Jadi menurut saya tidak akan mudah juga bisa permanen," sambungnya.
Menurut Surokim, bisa saja elite koalisi mengambil jalan tengah dengan mengajukan Erick Thohir sebagai pendamping Prabowo Subianto. Meski demikian, hal itu juga bukan hal yang mudah.
"Memang jalan tengahnya bisa mengusung pak Erick, tapi itu juga tidak mudah karena pak Erick lebih dekat ke pemerintah Jokowi dan PDIP," tegasnya.
Hal itu menjadikan koalisi tersebut masih harus berupaya keras. Kepentingan partai-partai pada perebutan posisi cawapres akan berlangsung keras dan potensial mengganggu soliditas partai. "Menurut saya tetap terjal jalannya koalisi ini dan tidak akan mudah permanen," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa Airlangga lebih menonjol dibandingkan Muhaimin dan Erick.
“Di luar itu, koalisi besar itu terhambat penentuan cawapres, Airlangga memang dominan, tetapi secara popularitas PKB juga layak mengajukan Muhaimin, Elektabilitas Muhaimin setara dengan Airlangga,” ungkap Dedi.
PKB, sebagai parpol yang sedari awal berkoalisi dengan Gerindra, masih mengincar tiket Cawapres untuk Ketum Muhaimin.
Namun jika Golkar jadi bergabung, sebagai partai nomer ketiga pemenang Pemilu 2019, kans Ketum Airlangga tentu lebih besar. Sebaliknya, jika PKB ‘ngambek’ dan mengancam pindah koalisi, dia akan diterima koalisi mana pun jika tidak mengincar kursi cawapres.
“Jika situasi ini akan mengalami perdebatan, tidak menemukan titik temu, PKB bisa saja hengkang, karena mereka tidak punya beban harus bersama koalisi, PKB kemanapun akan diterima jika sama-sama tanpa kursi cawapres,” jelas Dedi. (RO/Z-7)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved