Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH partai disebut akan membentuk 'koalisi permanen' yang diisi oleh 4 partai, yakni PKB, PAN, Golkar, dan Gerindra. Poros ini hampir pasti akan usung Prabowo Subianto sebagai capres. Meski demikian, ada persoalan dalam penentuan posisi cawapres. Sejumlah nama juga disebut akan diajukan sebagai pendamping Prabowo yakni Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), dan Erick Thohir (PAN).
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo, Surokim Abdussalam menilai rencana koalisi itu membuat pertarungan semakin sengit pada Pemilu 2024.
"Koalisi ini membuat persaingan akan kian sengit, apalagi berada tidak dalam satu barisan dengan PDIP. Sehingga potensi untuk head to head dengan PDIP akan tinggi," terangnya saat dihubungi.
Baca juga: Gerindra Bantah Isu Keretakan dengan PKB
Selain mewarnai peta persaingan di 2024, koalisi tersebut juga akan mendapati tantangan internal. Masing-masing partai akan berebut posisi cawapres.
"Koalisi ini akan sengit berebut posisi cawapres dan itu menjadi tidak mudah. Interplay ini potensial membuat gesekan di antara partai-partai," terusnya.
Baca juga: Golkar Bantah Ada Konflik Internal
Kendati demikian, koalisi yang disebut permanen itu tidak mudah terwujud.
"Jadi menurut saya tidak akan mudah juga bisa permanen," sambungnya.
Menurut Surokim, bisa saja elite koalisi mengambil jalan tengah dengan mengajukan Erick Thohir sebagai pendamping Prabowo Subianto. Meski demikian, hal itu juga bukan hal yang mudah.
"Memang jalan tengahnya bisa mengusung pak Erick, tapi itu juga tidak mudah karena pak Erick lebih dekat ke pemerintah Jokowi dan PDIP," tegasnya.
Hal itu menjadikan koalisi tersebut masih harus berupaya keras. Kepentingan partai-partai pada perebutan posisi cawapres akan berlangsung keras dan potensial mengganggu soliditas partai. "Menurut saya tetap terjal jalannya koalisi ini dan tidak akan mudah permanen," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa Airlangga lebih menonjol dibandingkan Muhaimin dan Erick.
“Di luar itu, koalisi besar itu terhambat penentuan cawapres, Airlangga memang dominan, tetapi secara popularitas PKB juga layak mengajukan Muhaimin, Elektabilitas Muhaimin setara dengan Airlangga,” ungkap Dedi.
PKB, sebagai parpol yang sedari awal berkoalisi dengan Gerindra, masih mengincar tiket Cawapres untuk Ketum Muhaimin.
Namun jika Golkar jadi bergabung, sebagai partai nomer ketiga pemenang Pemilu 2019, kans Ketum Airlangga tentu lebih besar. Sebaliknya, jika PKB ‘ngambek’ dan mengancam pindah koalisi, dia akan diterima koalisi mana pun jika tidak mengincar kursi cawapres.
“Jika situasi ini akan mengalami perdebatan, tidak menemukan titik temu, PKB bisa saja hengkang, karena mereka tidak punya beban harus bersama koalisi, PKB kemanapun akan diterima jika sama-sama tanpa kursi cawapres,” jelas Dedi. (RO/Z-7)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved