Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
SEJUMLAH partai disebut akan membentuk 'koalisi permanen' yang diisi oleh 4 partai, yakni PKB, PAN, Golkar, dan Gerindra. Poros ini hampir pasti akan usung Prabowo Subianto sebagai capres. Meski demikian, ada persoalan dalam penentuan posisi cawapres. Sejumlah nama juga disebut akan diajukan sebagai pendamping Prabowo yakni Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), dan Erick Thohir (PAN).
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo, Surokim Abdussalam menilai rencana koalisi itu membuat pertarungan semakin sengit pada Pemilu 2024.
"Koalisi ini membuat persaingan akan kian sengit, apalagi berada tidak dalam satu barisan dengan PDIP. Sehingga potensi untuk head to head dengan PDIP akan tinggi," terangnya saat dihubungi.
Baca juga: Gerindra Bantah Isu Keretakan dengan PKB
Selain mewarnai peta persaingan di 2024, koalisi tersebut juga akan mendapati tantangan internal. Masing-masing partai akan berebut posisi cawapres.
"Koalisi ini akan sengit berebut posisi cawapres dan itu menjadi tidak mudah. Interplay ini potensial membuat gesekan di antara partai-partai," terusnya.
Baca juga: Golkar Bantah Ada Konflik Internal
Kendati demikian, koalisi yang disebut permanen itu tidak mudah terwujud.
"Jadi menurut saya tidak akan mudah juga bisa permanen," sambungnya.
Menurut Surokim, bisa saja elite koalisi mengambil jalan tengah dengan mengajukan Erick Thohir sebagai pendamping Prabowo Subianto. Meski demikian, hal itu juga bukan hal yang mudah.
"Memang jalan tengahnya bisa mengusung pak Erick, tapi itu juga tidak mudah karena pak Erick lebih dekat ke pemerintah Jokowi dan PDIP," tegasnya.
Hal itu menjadikan koalisi tersebut masih harus berupaya keras. Kepentingan partai-partai pada perebutan posisi cawapres akan berlangsung keras dan potensial mengganggu soliditas partai. "Menurut saya tetap terjal jalannya koalisi ini dan tidak akan mudah permanen," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa Airlangga lebih menonjol dibandingkan Muhaimin dan Erick.
“Di luar itu, koalisi besar itu terhambat penentuan cawapres, Airlangga memang dominan, tetapi secara popularitas PKB juga layak mengajukan Muhaimin, Elektabilitas Muhaimin setara dengan Airlangga,” ungkap Dedi.
PKB, sebagai parpol yang sedari awal berkoalisi dengan Gerindra, masih mengincar tiket Cawapres untuk Ketum Muhaimin.
Namun jika Golkar jadi bergabung, sebagai partai nomer ketiga pemenang Pemilu 2019, kans Ketum Airlangga tentu lebih besar. Sebaliknya, jika PKB ‘ngambek’ dan mengancam pindah koalisi, dia akan diterima koalisi mana pun jika tidak mengincar kursi cawapres.
“Jika situasi ini akan mengalami perdebatan, tidak menemukan titik temu, PKB bisa saja hengkang, karena mereka tidak punya beban harus bersama koalisi, PKB kemanapun akan diterima jika sama-sama tanpa kursi cawapres,” jelas Dedi. (RO/Z-7)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved