Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie membantah adanya isu keretakan di lingkungan internal partainya. Seluruh kadernya hingga saat ini masih mantap mendukung Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk maju sebagai calon presiden.
"Maunya Airlangga ya jadi tetap (mendukung) Airlangga," ujar Aburizal.
Ia pun tidak menutup kemungkinan akan terbentuk satu poros baru yang diisi Golkar dan PKB.
Baca juga: Golkar Dinilai akan Melabuhkan Dukungan ke Prabowo atau Ganjar
"Poros baru itu salah satu kemungkinan. Kita buka diri saja banyak-banyak” sambungnya.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, partai politik masih cukup waktu untuk bisa menentukan pasangan capres dan cawpresnya bahkan di waktu yang sudah sangat mendesak.
Baca juga: Posisi Airlangga Hartarto Berpeluang Menguat
“Belum ada yang pasti dalam satu pemilu. Kalau buru-buru itu kecepatan. Kalau kita lihat keputusan Maaruf juga diputuskan pada satu hari menjelang pengumuman. Sandiaga Uno atau Prabowo juga sama, jadi tidak perlu untuk buru-buru untuk sebutkan capres dan cawapres,” ucapnya.
Di sisi lain Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung terus mengupayakan Golkar untuk memiliki calon presiden dari internal. Namun semua keputusan akhir penentu presiden adalah rakyat. Pernyataan itu sekaligus menjawab terkait Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe dalam pemilu 2024.
“Biarkan rakyat yang menentukan, pemilihnya rakyat dan harus disepakati dulu siapa saja yang jadi calon presiden. Sah-sah saja masing-masing partai punya calon partai tapi pemilih yang terakhir tentu adalah rakyat. Serahkan semuanya kepada lembaga yang mengurus calon presiden,” tandasnya. (Z-11)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved