Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menekankan bahwa Pemilu bukanlah soal meneruskan program pemerintahan Presiden Jokowi dan sebelumnya, melainkan meluruskan jalan menuju tujuan dasar bangsa dan negara.
Anies menjelaskan, sejak Indonesia merdeka, terdapat cita-cita mendasar yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.
"Alhamdulillah perjalanan kita sudah panjang dan tadi sudah digarisbawahi, bahwa perjalanan bangsa ini dimulai dengan membentuk sebuah negara, bernama negara Republik Indonesia. Sejak 1945, sebagai negara kita ingin meraih sebuah cita-cita. Saya biasa istilahkan, janji kemerdekaan," kata Anies saat menghadiri acara halal bihalal kader PKS di GOR Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Minggu (12/6).
Baca juga: Dukungan Demokrat untuk Anies Dinilai Belum Bulat
Selain menyejahterakan, janji kemerdekaan juga meliputi melindungi, mencerdaskan dan menjadikan Indonesia bagian dari negara-negara di dunia.
"Jadi kemerdekaan kita, sebagai negara, dalam perjalanannya setiap lima tahun sekali, mengevaluasi rute perjalanan," terangnya.
Baca juga: Hadiri Halal Bihalal PKS di Bogor, Anies Baswedan: Jaga Solidaritas
Menurut Anies, setiap lima tahun sekali, seperti kalau sebuah pengembaraan di hutan, ada titik berangkat dan pit stop. Pit stop itu ada sebagai fasilitas untuk melihat kompas demi memastikan bangsa ini masih di jalan yang benar, sesuai dengan tujuan.
"Kalau kurang geser sedikit, ambil rutenya kemudian diluruskan lagi," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Jadi kalau ada Pemilu, ini bukan soal meneruskan yang kemarin. Pemilu adalah meluruskan jalan menuju tujuan republik ini. Jadi, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan soal menengok lima atau sepuluh tahun terakhir. Tujuannya adalah kita setiap lima tahunan berhenti sejenak menentukan arah, menentukan siapa yang siap memimpin regu ini lagi dalam lima tahun ke depan," tegasnya. (Ant/Z-11)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved