Politik Identitas Porak-Porandakan Umat Beragama

Kebersamaan dalam keragaman di Indonesia harus dijaga dari berbagai praktik pecah belah bangsa seperti politisasi agama. Bahkan, intoleransi yang muncul akibat politisasi agama mampu menciptakan konflik horizontal antarmasyarakat yang tidak berkesudahan.

Bangsa Indonesia hendaknya perlu mewaspadai tindakan-tindakan intoleransi atau politik identitas yang mengatasnamakan agama melalui penguatan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

“Politisasi agama inilah yang memorak-porandakan agama di dunia, betul-betul menjadi korosif dan menimbulkan konflik yang tidak berkesudahan,” tutur Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi dalam siniar yang mengupas tentang Bung Karno dan Toleransi, Jumat (9/6).

Baca juga: NasDem Sejalan dengan Gus Yahya soal Kepemimpinan Bermoral Pemilu 2024

Dalam siniar yang dipandu Panji Rahardian, Islah mengungkapkan politisasi agama dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menjadikan agama menjadi kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan. Politisasi agama sangat erat kaitan dengan radikalisme, yang menyangkut perilaku intoleran. Pada umumnya, kekerasan yang dilakukan kelompok berbasis agama, memiliki tujuan-tujuan politik tertentu.

“Orang yang menunggangi agama sebagai kendaraan untuk meraih kekuasaan, nantinya ketika Ia berkuasa dapat melakukan kejahatan dengan membawa dalil agama sebagai pembenaran,” kata Islah.

Agama, lanjut dia, sejatinya hadir sebagai penguat hubungan antarmanusia meski berbeda iman. Masyarakat, imbuhnya, menjadikan agama sebagai jembatan penghubung kepada sang pencipta.

Murah, mudah, instan

Islah mengakui, tidak sedikit tokoh politik yang memolitisasi agama untuk memperoleh kekuasaan dan justru mendegradasikan tujuan suci dari esensi agama.

“Politisasi agama ini kan murah, mudah, instan, kalau sudah atas nama agama mudah orang ditipu. Kejahatan atas nama agama akan selalu terlihat terhormat. Nah ini yang membuat banyak orang pada akhirnya menggunakan platform agama sebagai tunggangan politik,” ungkap Islah.

Baca juga: Pengamat Sebut Politik Identitas tidak Relevan untuk Pilpres 2024

Ia juga menuturkan, dengan adanya politisasi agama bukan berarti agama harus dilarang dalam politik. Agama memiliki peran dalam politik sebagai upaya untuk mengawal produk politik yang diciptakan, tetapi bukan untuk digunakan sebagai kendaraan politik. Oleh karena itu, sambung Islah, kita harus menjaga Pancasila dari gerakan ekstremisme yang ingin menumbangkannya.

Baca juga: SMRC: Agama Masih jadi Pertimbangan Penting Pilihan Politik

“Hal-hal seperti ini tidak boleh kita beri ruang. Agar aksi radikalisme yang ingin menumbangkan Pancasila dan ingin menguasai negara ini dapat kita tanggulangi,” pungkas Islah. (X-7)