BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan menyiapkan mitigasi terkait pengadaan logistik dan distribusi perlengkapan pemungutan suara pada Pemilu 2024. Itu termasuk surat dan kotak suara yang digunakan pada setiap tempat pemungutan suara (TPS).
Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda mengatakan hal tersebut perlu dilakukan pihaknya mengingat terdapat potensi kerawanan dalam proses pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Herwyn meminta jajarannya untuk mengawasi dengan cermat karena terdapat pembagian pencetakan surat suara untuk Pemilu 2024.
"Keterlibatan pengadaan KPU RI surat suaranya hanya untuk presiden/wakil presiden, DPR, dan alat bantu tunanetra. Kalau provinsi pengadaan surat banyak dan ini menjadi perhatian kita karena sebagian sebsar surat suara ada di KPU provinsi," jelasnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (10/6).
Baca juga: Ini Daerah Rawan Dalam Pemilu 2024
Bawaslu, lanjut Herwyn, berharap persoalan pada Pilkada 2020 tidak terulang di Pemilu 2024. Misalnya percetakan surat suara untuk memilih DPR provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan di luar provinsi tersebut. Sebab, hal itu akan berpengaruh pada masalah distribusi.
"Mitigasi pencegahan perlu kita lakukan. Terkait lokasi percetakan, semakin jauh akan bermasalah dengan distribusi, apalagi bagi daerah yang geografisnya kepulauan, pegunungan," terang Herwyn.
Baca juga: Lindungi Data dan Informasi Digital, Jaga Keamanan Siber Bawaslu
Lebih lanjut kota suara juga dapat menjadi masalah tersendiri jika spesifikasinya menurun, baik dari ukuran maupun bahannya. Dalam rapat Komisi II DPR RI bersama penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu, disepakati kotak suara untuk Pemilu 2024 mendatang berbahan karton.
Menurut Herwyn, penurunan spesifikasi kotak suara turut memengaruhi fungsi. Dampaknya, masalah akan timbul dan mengganggu kegiatan pemungutan suara di TPS. Ia menegaskan, Bawaslu akan melakukan pengawasan pengadaan logistik untuk mencermati spesifikasi kotak suara.
Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan kegaiatan rapat koordinasi nasional dalam rangka penyusunan kebutuhan dan biaya logistik Pemilu 2024 Gelombang I di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 6-9 Juni 2023.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebut pihaknya bakal membuat standar operasional prosedur terkait penanganan logistik. Tujuanya, sambung Hasyim, untuk menghindari kesalahan maupun kekeliruan penanganan logsitik pemilu.
"Seperti ketika kotak suara datang itu (diperiksa) isinya apa saja, dalam bentuk seperti apa. Misalnya, kotak diterima dibungkus plastik, disegel. Maka kalu diterima tidak dibungkus plastik transparan, tidak disegel, berarti problem," ujarnya. (Z-3)
