PARTAI Amanat Nasional (PAN) menuding ada kekhawatiran kelompok antitesa Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus mengkritisi soal cawe-cawe. Kelompok tersebut dinilai berupaya membunuh karakter lewat kritik soal cawe-cawe.
"Jangan-jangan ada rasa kekhawatiran dari 'kelompok antitesa presiden' dengan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang masih tinggi, 74,5 persen (Populi Centre) akan berpengaruh secara elektoral akibat Jokowi effect. Sehingga, membuat opini character assasination terhadap figur Presiden Jokowi dengan mengatasnamakan demokrasi," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi melalui keterangan tertulis, Kamis (1/6).
Menurut dia, Jokowi boleh bersikap tidak netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kepala Negara ikut terlibat untuk memastikan kontestasi politik tersebut berlangsung damai.
Baca juga: Cawe-cawe ala Jokowi, Pengamat: Semoga Maknanya Sama di Panggung Belakang dan Depan
"Presiden mesti juga ikut terlibat dan bertanggungjawab agar pemilu 2024 berjalan secara luber, jurdil, aman, damai, dan bahagia," ucap Viva.
Soal cawe-cawe, kata dia, secara yuridis tidak ada aturan dan Undang-undang yang dilarang. Terutama Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. "Secara etis, tidak ada norma dan kepatutan yang dilanggar," ujar Viva.
Baca juga: PAN Siapkan Generasi Muda untuk Jadi Pemimpin Masa Depan
Ia meyakini Jokowi tidak abuse of power atau melakukan penyimpangan kekuasaan. Yakni, dengan menggunakan fasilitas negara atau menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik.
"Saya meyakini hal itu tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi," kata Viva.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan dirinya akan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Ada lebih dari tujuh kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," ujar jurnalis senior Yogi Nurgaha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2023.
Yogi menjelaskan alasan Jokowi ingin terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Salah satunya memastikan keberlangsungan pembangunan hingga 2045.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin mencoba untuk mengklarifikasi pernyataan Jokowi. Bey menyebut Presiden Jokowi hanya ingin memastikan pesta demokrasi itu dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.
"Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," ujar Bey dalam keterangan tertulis. (Z-3)
