Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno merespons isu yang menyebutkan dirinya dipertimbangkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo. Sandiaga mengaku menghormati hal itu.
"Tentu harus kita sambut dengan penuh kebersamaan, memperkuat persatuan. Jika ada peluang untuk membangun bangsa, tentunya itu suatu kehormatan," kata Sandiaga di Kantor PWNU 2, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (25/5).
Sandiaga memahami bahwa setiap figur capres-cawapres akan ditentukan oleh pimpinan partai politik (parpol). Namun, ia menekankan tidak ada salahnya untuk mempersiapkan diri.
Baca juga: Sandiaga Bantah Belum Masuk PPP Karena Ketidakpastian Tiket Cawapres
"Jadi saya sangat mengerti bahwa keputusan pencalonan itu adalah hak dari pimpinan partai politik. Mereka mempertimbangkan, tentunya, kita juga harus menyiapkan diri," ucap Sandiaga.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Arwani Thomafi mengatakan pada Juni 2023 ada langkah konkret mengenai cawapres Ganjar. PPP akan membicarakan hal itu dengan PDIP.
Baca juga: Sandiaga: Hubungan dengan PKS sudah Terbangun Sejak Lama
PPP telah menyiapkan nama yang akan disampaikan dalam pembahasan tentang cawapres dengan PDIP. Salah satunya yakni Sandiaga.
"Tentu nanti ada tahapan-tahapan berikut, makanya saya sampaikan nama atau nama-nama, salah satunya Pak Sandi," ujar Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5). (Z-11)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved