Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PROGRAM Polisi RW yang digencarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk hadir di seluruh daerah mendapatkan respons positif dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik.
"Terkait program tersebut kami mengapresiasi kebijakan strategis dari Kapolri yang menunjukan bahwa lingkungan masyarakat itu senantiasa dalam kondisi aman dan harmonis," kata Idham, Rabu (24/5).
Baca juga: Polri Bentuk Tim Cegah Hoaks Jelang Pemilu 2024
Menurutnya, kehadiran Polisi RW bisa menjaga ketertiban menjelang pemilu 2024 dengan menciptakan kondusivitas dan harmonisasi di lingkungan masyarakat
"Karena hal itu (polisi RW) dapat dirasakan, untuk kepentingan menciptakan ketertiban di masyarakat yang aman, kondusif, dan harmonis. Kami sangat mengapresiasi kebijakan tersebut," taandasnya
Baca juga: Pemilu 2024, KPU Makassar Temukan 23 Caleg Ganda dari Sejumlah Parpol
Sebab, jelas Idham, penyelenggara Pemilu 2024 adalah amanah konstitusi dalam menjaga demokrasi Indonesia. Artinya penyelenggara pemilu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam UU Pemilu, jelasnya, secara eksplisit disebutkan bahwa Polri berwenang mengamankan pemilu
"Saya sangat meyakink seluruh lembaga negara. Termasuk juga Polri itu akan mendukung pemilu serentak 2024. Apalagi KPU sudah menandatangani nota kesepakatan atau MOU antara KPU dengan Polri. Dalam UU pemilu, dijelaskan secara eksplisit bahwa Polri memiliki kewenangan untuk melakukan pengamanan situasi penyelenggaraan pemilu," tandasnya.
Sebelumnya, Kapolri mengatakan, pihaknya akan mengembangkan program polisi RW di seluruh wilayah Indonesia. Dia menjelaskan, hal itu guna merealisasikan satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan.
"Guna memenuhi jumlah Bhabimkatibmas Kami mencoba kembangkan Polisi RW yang saat ini telah dilaksanakan di Polda Metro Jaya," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).
Dia memaparkan dalam program polisi RW, akan ditempatkan personil polri dari berbagai fungsi kepolisian di setiap RW berdasarkan alamat tempat tinggal masing-masing personel Polri.
Penempatan personel polri tersebut, untuk meningkatkan dan ketertiban dalam rangka kepada masyarakat. "Kami harapkan melalui kehadiran polisi RW mampu meningkatkan interaksi polisi dengan masyarakat untuk memecahkan masalah bersama di lingkungan RW," ujarnya.
Lebih lanjut, Listyo menyebut, berbagai kegiatan polisi RW akan dilaporkan melalui aplikasi Ada Polisi. Sehingga dapat menjadi bahan analisa Kasatker maupun Kasatwil.
"Ke depan, program Polisi RW akan kami kembangkan di seluruh wilayah Indonesia sehingga diharapkan mampu mengcover terkait dengab kebutuhan Bhabinkamtibmas. Sehingga peran dan fungsi Bhabinkamtibmas bisa terbantu oleh program polisi RW," pungkas mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu. (Ant/H-3)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved