Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PROGRAM Polisi RW yang digencarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk hadir di seluruh daerah mendapatkan respons positif dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik.
"Terkait program tersebut kami mengapresiasi kebijakan strategis dari Kapolri yang menunjukan bahwa lingkungan masyarakat itu senantiasa dalam kondisi aman dan harmonis," kata Idham, Rabu (24/5).
Baca juga: Polri Bentuk Tim Cegah Hoaks Jelang Pemilu 2024
Menurutnya, kehadiran Polisi RW bisa menjaga ketertiban menjelang pemilu 2024 dengan menciptakan kondusivitas dan harmonisasi di lingkungan masyarakat
"Karena hal itu (polisi RW) dapat dirasakan, untuk kepentingan menciptakan ketertiban di masyarakat yang aman, kondusif, dan harmonis. Kami sangat mengapresiasi kebijakan tersebut," taandasnya
Baca juga: Pemilu 2024, KPU Makassar Temukan 23 Caleg Ganda dari Sejumlah Parpol
Sebab, jelas Idham, penyelenggara Pemilu 2024 adalah amanah konstitusi dalam menjaga demokrasi Indonesia. Artinya penyelenggara pemilu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam UU Pemilu, jelasnya, secara eksplisit disebutkan bahwa Polri berwenang mengamankan pemilu
"Saya sangat meyakink seluruh lembaga negara. Termasuk juga Polri itu akan mendukung pemilu serentak 2024. Apalagi KPU sudah menandatangani nota kesepakatan atau MOU antara KPU dengan Polri. Dalam UU pemilu, dijelaskan secara eksplisit bahwa Polri memiliki kewenangan untuk melakukan pengamanan situasi penyelenggaraan pemilu," tandasnya.
Sebelumnya, Kapolri mengatakan, pihaknya akan mengembangkan program polisi RW di seluruh wilayah Indonesia. Dia menjelaskan, hal itu guna merealisasikan satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan.
"Guna memenuhi jumlah Bhabimkatibmas Kami mencoba kembangkan Polisi RW yang saat ini telah dilaksanakan di Polda Metro Jaya," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).
Dia memaparkan dalam program polisi RW, akan ditempatkan personil polri dari berbagai fungsi kepolisian di setiap RW berdasarkan alamat tempat tinggal masing-masing personel Polri.
Penempatan personel polri tersebut, untuk meningkatkan dan ketertiban dalam rangka kepada masyarakat. "Kami harapkan melalui kehadiran polisi RW mampu meningkatkan interaksi polisi dengan masyarakat untuk memecahkan masalah bersama di lingkungan RW," ujarnya.
Lebih lanjut, Listyo menyebut, berbagai kegiatan polisi RW akan dilaporkan melalui aplikasi Ada Polisi. Sehingga dapat menjadi bahan analisa Kasatker maupun Kasatwil.
"Ke depan, program Polisi RW akan kami kembangkan di seluruh wilayah Indonesia sehingga diharapkan mampu mengcover terkait dengab kebutuhan Bhabinkamtibmas. Sehingga peran dan fungsi Bhabinkamtibmas bisa terbantu oleh program polisi RW," pungkas mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu. (Ant/H-3)
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved