Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Nurdin, menyiapkan sejumlah strategi guna mengantisipasi gesekan antarsimpatisan partai politik di Pemilu 2024.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak keamanan agar potensi-potensi gesekan nanti bisa diatasi,” kata Nurdin, Minggu (14/5).
Baca juga: PBB Tiga Kali Gagal Tembus Senayan, Targetkan 30 Kursi di Pemilu 2024
Pihaknya juga memastikan pihak kepolisian akan berjaga di KPU DKI Jakarta, mengingat hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg).
Nurdin memprediksi, pada hari ini, KPU DKI Jakarta akan dipadati simpatisan bacaleg dari masing-masing partai. Pasalnya, masih ada 11 partai politik yang belum mendaftarkan bacalegnya ke KPU DKI Jakarta.
Baca juga: Gaet Aldi Taher, PBB Optimistis Amankan 10 Kursi DPRD DKI Jakarta
"Karena hari ini terakhir pendaftaran Bacaleg hingga pukul 23.59 WIB, kepolisian akan berjaga di sini demi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi," tegas Nurdin. (Z-1)
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved