Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Nurdin, menyiapkan sejumlah strategi guna mengantisipasi gesekan antarsimpatisan partai politik di Pemilu 2024.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak keamanan agar potensi-potensi gesekan nanti bisa diatasi,” kata Nurdin, Minggu (14/5).
Baca juga: PBB Tiga Kali Gagal Tembus Senayan, Targetkan 30 Kursi di Pemilu 2024
Pihaknya juga memastikan pihak kepolisian akan berjaga di KPU DKI Jakarta, mengingat hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg).
Nurdin memprediksi, pada hari ini, KPU DKI Jakarta akan dipadati simpatisan bacaleg dari masing-masing partai. Pasalnya, masih ada 11 partai politik yang belum mendaftarkan bacalegnya ke KPU DKI Jakarta.
Baca juga: Gaet Aldi Taher, PBB Optimistis Amankan 10 Kursi DPRD DKI Jakarta
"Karena hari ini terakhir pendaftaran Bacaleg hingga pukul 23.59 WIB, kepolisian akan berjaga di sini demi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi," tegas Nurdin. (Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved