Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan pihaknya akan memberikan akses pengawasan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
“Akses untuk Bawaslu akan kita berikan akses pembacaan, untuk partai politik kita beri akses upload data, unggah data,” ungkap Komisioner KPU RI Idham Holik, di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu (30/4).
Namun, Idham mengatakan tidak semua data di Silon dapat diakses oleh Bawaslu, terutama data-data terkait dengan identitas pribadi bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Baca juga :
Oleh karena itu, KPU perlu menyampaikan permintaan data itu kepada parpol terkait. Intinya, Bawaslu tak diberi wewenang sepenuhnya terkait akses aplikasi Silon.
“Ya gak bisa, karena mekanisme pendaftaran itu pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei, mereka (parpol) mengajukan daftar bakal calon, setelah itu kami verifikasi dan ternyata dalam masa perbaikan administrasi ini ada pergantian ya kami persilahkan,” ungkapnya.
Baca juga :
Idham juga menegaskan bahwa parpol tak bisa serta-merta otomatis mengganti data Silon secara mandiri.
Untuk mengedit data Silon, parpol harus menyampaikan ke KPU lewat mekanisme formal.
Bahkan, apabila terjadi pergantian daftar bakal calon legislatif, maka harus mendapatkan SK persetujuan dari DPP parpol atau persetujuan dari parpol tingkat nasional atau tingkat pusat.
“Hal itu Sudah diatur dalam PKPU nomor 10 tahun 2023,” ujar Idham.
Adapun sebelumnya, Bawaslu meminta KPU agar memberikan akses seluas-luasnya terkait data dan dokumen di aplikasi Silon jelang Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyebut usulan ini perlu dilakukan untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR dan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.
“KPU perlu memberi akses pembacaan seluas-luasnya terhadap data dan dokumen di Silon (kepada Bawaslu),” tutur Bagja, Rabu (12/4). (Z-8)
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Bawaslu berupaya mengedukasi pelajar untuk menggunakan hak pilih mereka
Diperlukan persepsi yang sama dalam teknis pelaksanaan kampanye, agar peserta pemilu bisa memahami aturan pelaksanaan berkampanye.
Dalam upaya pengawasan, Bawaslu akan melakukannya menjelang masa kampanye, pada saat kampanye, hingga masa kampanye selesai.
Peserta pemilu bisa melaksanakan pertemuan internal dengan menggelar sosialisasi dan pendidikan politik dengan hanya melibatkan struktur, caleg, dan anggota partai.
Bawaslu akan mengawal terlaksana pemilu yang aman dan damai dengan slogan Jabar Anteng (aman, netral, tenang).
Bawaslu adalah wasit perhelatan pemilu. Untuk menjaga kondusifitas, wasitnya harus mampu dan kapable
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved