Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Indo Barometer M Qodari melihat basis organisasi akan menjadi salah satu variabel yang signifikan di pemilihan presiden 2024 yang akan datang. Sebab, berdasarkan peta politik saat ini, belum ada calon presiden yang kuat di Jawa Timur, yang notabene adalah basis suara Nahdlatul Ulama (NU).
Qodari mencontohkan, Prabowo Subianto, yang memiliki basis suara di Jawa Barat, Anies Baswedan di Jakarta dan Banten, kemudian Ganjar Pranowo di Jawa Tengah.
"Nah ada satu wilayah yang sangat besar pemilihnya tetapi belum punya representasi dalam konteks ini yaitu Jawa Timur. Tetapi, kalau kita bicara Jawa Timur sesungguhnya kita bicara variabel yang lain yang juga dekat yaitu NU," kata Qodari dikutip dalam talk show salah satu media TV nasional, Kamis (20/4).
Baca juga: KPU Terima Aduan Masyarakat soal Daftar Pemilih Sementara
Dikatakan Qodari, para calon presiden punya kecenderungan untuk mencari calon wakil presiden dari NU. Hal itu mengingat dari demografi pemilih muslim di Indonesia, sebesar 35%-45% berafiliasi kepada organisasi NU atau anggota NU.
Meski demikian, Qodari menilai calon wakil presiden yang potensial akan dipilih merupakan nama-nama yang punya afiliasi dengan NU atau bagian dari keluarga besar Nahdliyin.
"Pertama Mahfud MD, kedua Erick Thohir, yang juga keluarga besar Ansor/Banser dan ketua Harlah satu abad NU, bisa dilihat juga yang NU adalah Khofifah, Gubernur Jawa Timur dan Muslimat NU, serta Muhaimin Iskandar dari PKB," ungkap Qodari
Baca juga: PN Jakarta Pusat Diminta Belajar dari Gugatan Prima
Tetapi, dari sekian nama yang beredar, Qodari menyebut satu nama yang potensial untuk dipilih jadi calon wakil presiden tapi tidak pernah muncul ke permukaan, yaitu Ma'ruf Amin.
"Bukan mustahil Ma'ruf Amin itu nanti bisa dipilih lagi untuk calon wakil presiden berikutnya, terutama oleh PDI Perjuangan," terang Qodari
Qodari beralasan, sosok Ma'ruf Amin bukan orang baru dalam pemerintahan dan sudah memiliki pengalaman berpasangan dengan Presiden Jokowi, yang notabene adalah kader PDI Perjuangan. Sehingga akan sangat mudah bagi PDI Perjuangan untuk menggandeng Ganjar dengan Ma'ruf Amin.
"Kenapa? Ya ini kan seperti melanjutkan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin," jelas Qodari.
"Kalau tesis saya berlaku dan benar, Mas Ganjar akan berpasangan dengan Ma'ruf Amin," tambahnya
Qodari juga tidak menampik kabar bahwa PPP ada kemungkinan berkoalisi dengan PDIP dan menyodorkan nama Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden. Tetapi, Qodari mengingatkan peluang Sandi sangat kecil karena tidak memiliki kaki di NU.
"Jadi (Sandiaga Uno) ya Nahdlatul Ulama itu bisa dibilang nggak dapat, bisa saja mengambil lewat PPP-nya, tetapi PPP itu tidak kuat di Jawa Timur, tetapi kuatnya selama ini di Jawa Barat walaupun kecenderungannya juga mengalami penurunan karena banyak permasalahan di masa lalu," pungkas Qodari. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved