Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Muhammad Qodari menilai wacana koalisi besar merupakan hal yang tidak mustahil untuk dilakukan dan dilihat cukup menarik untuk meramaikan Pemilu 2024.
"Koalisi besar sesuatu yang mungkin dan nyata," ujar Qodari seperti dikutip dari Antara baru-baru ini. "Karena wacana koalisi besar ini sudah sahut-menyahut. Artinya, antarpartai politik yang terlibat dalam wacana itu sudah memberikan respons," sambung dia.
Partai yang sudah memberikan respons menurut Qodari adalah Golkar, PAN, PPP, dan Gerindra.
Baca juga: Penentuan Capres-Cawapres Koalisi Besar Diprediksi Makan Waktu Lama
Selain itu, lanjut Qodari, koalisi besar juga menjadi menarik perhatian karena memiliki tokoh populer dan tokoh yang berpotensi menang dalam pemilu mendatang.
"Menurut saya, koalisi besar ini menarik karena magnetnya itu ada dua. Pak Jokowi sebagai tokoh paling populer, presiden petahana. Yang kedua Pak Prabowo (Subianto) sebagai calon presiden paling populer hari ini menurut survei," ujarnya.
Baca juga: PAN Bantah Dukung Prabowo Jadi Capres Koalisi Besar
Kemudian, koalisi besar sekarang sedang berada pada momen yang disebut Qodari, yakni meeting of mind atau pertemuan pikiran antarelite partai di dalam wacana koalisi tersebut. Namun, kata dia, apakah pertemuan pikiran itu akan diikuti dengan aksi yang lebih konkret masih menjadi pertanyaan.
"Akan tetapi, semua potensi, semua variabel yang potensial untuk melahirkan (koalisi besar) itu menurut saya ada," ucap Qodari. Terlepas dari potensi yang dimiliki, Qodari mengatakan bahwa koalisi besar masih memiliki pekerjaan rumah (PR).
"PR-nya kan tinggal mengatur soal yang lain-lain. Misalnya, soal cawapresnya siapa? Format koalisi seperti apa? Akan tetapi, paling tidak separuh dari persyaratan koalisi besar ini sudah terpenuhi," kata dia. (Z-6)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Untuk mengakomodasi masyarakat agar tak menjadi penambang ilegal, kata dia, bisa diperlakukan sitem kemitraan.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
Dengan hasil praperadilan PS ini konsekuensi yang diterima adalah harus adanyanya audit investigasi pada penyidikan maupun oknum Polres Cirebon maupun Polda Jabar yang terlibat dan atasannya
Meskipun pembubaran BUMN dapat jadi solusi akhir untuk menghentikan kebocoran keuangan negara dan mengalihkan sumber daya ke sektor yang lebih produktif, tetap harus dilakukan hati-hati.
Masyarakat yang memiliki dana lebih untuk tetap melakukan investasi menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Ujang juga menyinggung bahwa PPP salah berstrategi saat memberikan dukungan pada Pemilu Presiden 2024. Diketahui, PPP mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved