Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENENTUAN calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Besar diramal berjalan alot. Sebab, ada dinamika kepemimpinan di koalisi partai politik yang diisukan bakal terbentuk itu.
“Diskusi (penentuan capres-cawapres) pasti bakal lama," kata pengamat politik Hendri Satrio dalam keterangan yang dikutip pada Jumat (14/4).
Menurut dia, ada faktor yang dapat mempercepat penentuan calon yang diusung koalisi tersebut. Yakni, campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: KPP Siapkan Strategi Umumkan Cawapres Anies Baswedan
"Kecuali jika ada instruksi dari Pak Jokowi ya diskusi selesai. Tapi jika instruksi itu tidak dilihat dan ketum partai merasa independen ya bakal lama diskusinya,” ujar Hendri.
Campur tangan Jokowi, kata dia, dimungkinkan. Sebab, Jokowi merupakan sosok yang mengakui isu pembentukan koalisi besar usai pertemuan para ketua umum partai politik belum lama ini.
Baca juga: Demokrat Percayakan Anies untuk Pilih Cawapres
Menurut Hendri, meski Jokowi tak mengakui ambil andil dalam rencana pembentukan koalisi itu, namun kekuatan politiknya masih sangat besar.
"Artinya para ketum partai masih melihat Jokowi sebagai sentral dari pemerintahan yang kuat di 2024 dan setelahnya," kata Hendri.
Di sisi lain, dia menakar potensi terbentuknya koalisi tersebut. Menurut Hendri, Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal memengaruhi pembentukan Koalisi Besar.
"Selain itu, koalisi besar sulit terbentuk jika para ketua umum partai menyadari independensi mereka masing-masing, yakni sebagai ketum partai yang independen alias tidak bisa diatur-atur,” kata Hendri.
Dia juga membeberkan ada dinamika di luar penentuan capres-cawapres koalisi itu. Khususnya, jika partai merasa tidak mendapatkan jatah sebagaimana yang dijanjikan.
Dampaknya, kata dia, partai politik yang bergabung memutuskan untuk keluar dari koalisi. Kemudian, pindah ke koalisi atau kelompok lainnya.
“Apa indikasinya? Misalnya, tadinya ketumnya sudah digadang-gadang jadi cawapres, tapi kemudian gara-gara koalisi besar itu, berganti cawapresnya bukan ketum dari partai yang sudah dijanjikan,” pungkas Hendri. (MGN/Z-7)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
JD Vance, yang dikenal melalui memoarnya yang laris "Hillbilly Elegy," telah memasuki dunia politik Amerika dengan sorotan yang mencengangkan sekaligus kontroversial.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan calon wakil presiden dari Partai Republik, JD Vance adalah tiruan dari Donald Trump dalam berbagai isu.
PN Jakarta Pusat menolak gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) terhadap Presiden Jokowi terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya, sebagai cawapres 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved