Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan pengumuman calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan harus menggunakan strategi. Pembahasan cawapres akan dilakukan pasca Idulfitri 2023 yang kini Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sedang menimang kriteria bukan hanya sosok.
"Kalau bicara soal pengumuman, saat ini kita masih menimang-nimang ya, karena kita bicara bukan soal sosoknya saja tetapi kriteria. Lalu kita bicara soal momentumnya (waktu pemilihan), strategi-strategi pemenangannya. Tahapan-tahapannya, jadi bukan sekedar pengumumannya tapi rentetan yang lain juga. Ini yang mesti kami cermati betul," ujar Herzaky kepada Media Indonesia, Jumat (14/4).
Ketika ditanya tepatnya bulan apa KPP akan mengumumkan cawapresnya, Herzaky belum bisa merinci apakah sehabis Lebaran yang dimaksud adalah bulan Mei atau Juni.
Baca juga: Demokrat Percayakan Anies untuk Pilih Cawapres
"Ya itu (bulannya) bagian dari strategi, kita lihat dulu ya waktunya. Yang penting kita sudah menjadi yang paling maju," pungkas Herzaky.
Dengan penuh semangat perubahan, Herzaky optimis bahwa KPP hingga kini menjadi satu-satunya koalisi yang sudah bergerak maju lebih dulu dibanding koalisi-koalisi lain yang masih cenderung jalan ditempat.
Baca juga: NasDem Sebut Kecil Kemungkinan Gabung Koalisi Besar
"Saat ini kami sudah bergerak maju ya. Sudah masuk kami ini untuk bahas strategi pemenangan, soal teritori, siapa yang harusnya dimana, bagaimana kekuatan Demokrat di sana. Apa ekspektasi dan harapan Anies kepada kami yang sedang dilakukan saat ini. Kita juga sudah punya piagam, kebersamaan, pegang koalisi dan kami juga sudah punya bacapres sedangkan koalisi lain belum punya bacapres," kata Herzaky. (MGN/Z-7)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved