Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan pengumuman calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan harus menggunakan strategi. Pembahasan cawapres akan dilakukan pasca Idulfitri 2023 yang kini Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sedang menimang kriteria bukan hanya sosok.
"Kalau bicara soal pengumuman, saat ini kita masih menimang-nimang ya, karena kita bicara bukan soal sosoknya saja tetapi kriteria. Lalu kita bicara soal momentumnya (waktu pemilihan), strategi-strategi pemenangannya. Tahapan-tahapannya, jadi bukan sekedar pengumumannya tapi rentetan yang lain juga. Ini yang mesti kami cermati betul," ujar Herzaky kepada Media Indonesia, Jumat (14/4).
Ketika ditanya tepatnya bulan apa KPP akan mengumumkan cawapresnya, Herzaky belum bisa merinci apakah sehabis Lebaran yang dimaksud adalah bulan Mei atau Juni.
Baca juga: Demokrat Percayakan Anies untuk Pilih Cawapres
"Ya itu (bulannya) bagian dari strategi, kita lihat dulu ya waktunya. Yang penting kita sudah menjadi yang paling maju," pungkas Herzaky.
Dengan penuh semangat perubahan, Herzaky optimis bahwa KPP hingga kini menjadi satu-satunya koalisi yang sudah bergerak maju lebih dulu dibanding koalisi-koalisi lain yang masih cenderung jalan ditempat.
Baca juga: NasDem Sebut Kecil Kemungkinan Gabung Koalisi Besar
"Saat ini kami sudah bergerak maju ya. Sudah masuk kami ini untuk bahas strategi pemenangan, soal teritori, siapa yang harusnya dimana, bagaimana kekuatan Demokrat di sana. Apa ekspektasi dan harapan Anies kepada kami yang sedang dilakukan saat ini. Kita juga sudah punya piagam, kebersamaan, pegang koalisi dan kami juga sudah punya bacapres sedangkan koalisi lain belum punya bacapres," kata Herzaky. (MGN/Z-7)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved